PEREKONOMIAN INDONESIA

Prospek 2019 Diramal Kurang Menggembirakan

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 Oktober 2018 | 14:36 WIB
Prospek 2019 Diramal Kurang Menggembirakan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Prospek ekonomi pada 2019 diproyeksi kurang menggembirakan. Sejumlah faktor berisiko mengerem laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Adrian Panggabean, Chief Economist PT Bank CIMB Niaga mengatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diperkirakan akan melambat dibandingkan posisi 2018. Perekonomian pada tahun terakhir Kabinet Kerja diproyeksi tidak tembus 5%.

“Untuk 2019, outlook situasinya tidak lebih baik dari 2018. Pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 4,9%,” katanya dalam Outlook Pasar dan Ekonomi, Senin (29/10/2018).

Baca Juga:
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Prospek yang tidak terlalu bagus itu, sambung Adrian, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Ketidakpastian situasi ekonomi global masih menjadi faktor eksternal yang dominan menekan laju produk domestik bruto (PDB).

Penyesuaian kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) diprediksi akan terus menekan nilai tukar rupiah di tahun depan. Dengan demikian, nilai tukar rupiah diproyeksi akan bergerak moderat di sekitar Rp15.000 per dolar AS.

Dari sisi internal, konsumsi rumah tangga, yang selama ini masih menjadi penopang PDB, akan ikut tertekan. Laju konsumsi akan bergerak di bawah 5%, dengan proyeksi satu tahun 4,93%. Penurunan ini yang kemudian juga akan menggerus penerimaan negara dari sektor pajak.

Baca Juga:
Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

"Kalau pertumbuhan nominal di tambah inflasi turun maka keinginan pemerintah untuk generate tax revenue akan turun,” ungkapnya.

Beberapa faktor ini menggambarkan ketidakpastian belum akan mereda dalam waktu dekat. Bila negara ekonomi besar seperti AS konsisten melakukan normalisasi kebijakan moneter – dengan menaikkan tingkat suku bunga –, maka akan ada tekanan besar pada mata uang negara Asia Pasifik.

“Jadi kalau dilihat, kita akan hadapi volatilitas [nilai tukar rupiah] cukup besar pada 2019. Pertumbuhan ekonomi juga akan lebih lemah,” tegas Adrian.

Dalam postur sementara RAPBN 2019, asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3%, lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2018 sebesar 5,4%. Sementara, nilai tukar rupiah disepakati di level Rp15.000 per dolar AS, melemah sangat dalam dari asumsi tahun ini Rp13.400 per dolar AS. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan