Promosi Pariwisata, Jokowi Minta Pemda Contoh Bhutan dan Maladewa

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemda-pemda untuk berperan aktif mengembangkan dan mempromosikan sektor pariwisata di daerahnya masing-masing.

Jokowi mengatakan banyak kabupaten di Indonesia yang berpotensi menjadi destinasi pariwisata. Namun, kepala daerah harus kreatif dalam mempromosikan potensi-potensi pariwisata tersebut.

"Ini bisa dijual mahal sekali menurut saya kalau promosinya benar, kalau branding-nya benar. Kalau sudah promosinya bagus, Bapak Ibu mau kenakan tiket berapapun semuanya akan mau," ujar Jokowi di hadapan pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) se-Indonesia, dikutip Jumat (12/7/2024).

Jokowi meminta pemda-pemda mencontoh strategi Bhutan dalam menarik wisatawan asing. Menurut Jokowi, Bhutan membatasi jumlah wisatawan yang boleh berkunjung dalam setahun. Tak hanya itu, setiap wisatawan yang datang juga wajib membayar pungutan.

Lewat kebijakan ini, hanya wisatawan kelas atas saja yang mampu berkunjung ke Bhutan. Tak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik, masuknya wisatawan juga turut menyokong penerimaan.

"Sudah datang, bayarnya mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini, hampir Rp0,5 triliun dia dapat, bukan dari ekonominya tapi iurannya saja, Rp0,5 triliun," kata Jokowi.

Tak hanya Bhutan, Jokowi mengatakan pemda bisa mencontoh strategi Maladewa dalam mempromosikan potensi wisata di yurisdiksinya. Pasalnya, banyak kabupaten di Indonesia yang memiliki pantai serupa dengan yang ada di Maladewa.

"Dia [Maladewa] menciptakan segmen pariwisata baru. Misalnya, saya hanya baca saja dan ini bisa ditiru, misalnya konferensi di tepi pantai. Jadi ini rapatnya di tepi pantai. Yang rapat enggak boleh pakai sepatu, nyeker. Tapi yang rapat senang gitu. Ide-ide seperti ini yang diperlukan," ujar Jokowi.

Bila pemda tidak mampu mengembangkan potensi pariwisatanya secara mandiri, Jokowi mempersilakan pemda untuk meminta bantuan pemerintah pusat. "Kalau daerah enggak siap, surati Bappenas untuk merencanakan agar barang yang bagus itu menjadi sebuah berlian yang baik bagi kita semuanya," kata Jokowi. (sap)