Berita
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Komunitas
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:16 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:49 WIB
INSTITUT STIAMI
Reportase
Perpajakan.id

Progresif, Tarif PPh OP Negara Ini Mulai dari 1%

A+
A-
3
A+
A-
3
Progresif, Tarif PPh OP Negara Ini Mulai dari 1%

REPUBLIK Demokratik Nepal merupakan negara yang terkurung daratan di Asia Selatan. Nepal berbatasan dengan China di sebelah utara dan India mengelilingi bagian barat, timur, serta selatan. Kondisi geografis Nepal bervariasi karena terdiri atas pegunungan, bukit, dan dataran rendah atau terai.

Pertanian menjadi aktivitas utama di Nepal. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Wilayah dataran rendah menghasilkan banyak produk pertanian yang sebagian digunakan sebagai pasokan makanan wilayah perbukitan.

Selain itu, berada di Pegunungan Himalaya, Nepal mempunyai potensi pariwisata. Bagaimanapun, sebanyak 8 dari 10 puncak gunung tertinggi di dunia – posisi teratas adalah Gunung Everest – justru berada di Nepal.

Baca Juga: Pajak Daerah Dominasi PAD Kota Tempat TLN Bunaken Ini

Kondisi tersebut membuat Nepal tidak terhindar dari bencana gempa bumi. Pada 2015, negara ini dilanda gempa bumi dalam dua bulan berturut-turut, persisnya April dan Mei. Bencana alam itu memakan korban hingga puluhan ribu jiwa sehingga cukup menganggu kondisi perekonomian.

Pada tahun lalu, produk domestik bruto (PDB) Nepal tercatat sekitar US$28,81 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar 15,79% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat senilai US$24,88 miliar.

Sistem Perpajakan

Baca Juga: Menilik Kebijakan Pajak yang Pengaruhi Iklim Bisnis

URUSAN perpajakan di Nepal menjadi kewenangan The Inland Revenue Department (IRD) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. IRD bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum pajak, administrasi perpajakan, pengumpulan penerimaan pajak, serta pelaksanaan audit.

Lembaga ini terletak di Pusat Kota Kathmandu. Setidaknya, terdapat 49 kantor lapangan IRD yang tersebar di seluruh wilayah Nepal. Nepal menganut sistem pemungutanself-assessment sehingga wajib pajak yang membayar sekaligus melaporkannya sendiri.

Tarif standar Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diberlakukan sebesar 25%. Namun, beberapa industri dikenakan tarif yang berbeda-beda. Sektor berorientasi ekspor dan industri khusus dikenakan tarif 20%. Sementara itu, industri keuangan, minyak, dan tembakau dikenakan tarif 30%.

Baca Juga: Begini Profil Pajak Kota Hujan

Untuk PPh Orang Pribadi, Nepal mengenakan tarif progresif yang berkisar antara 1% hingga 35% berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Rinciannya adalah sebagai berikut, penghasilan hingga 350.000 rupee Nepal dikenakan tarif 1%, penghasilan antara 350.001 hingga 450.000 rupee Nepal dikenakan tarifnya sebesar 15%, penghasilan antara 450,001 hingga 2,5 juta rupee Nepal dibebankan tarif 25%, serta penghasilan lebih dari 2,5 juta rupee Nepal dikenakan tarifnya 35%.

IRD menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13%. Bunga dan royalti mendapat beban pajak dengan tarif sebesar 15%. Sementara, penghasilan dividen dikenakan pajak sebesar 5%.

Terkait dengan perpajakan internasonal, hingga saat ini Nepal sudah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dengan sepuluh negara.

Baca Juga: Dampak Profit Shifting Industri Ekstraktif Terhadap Penerimaan Negara

Kesepuluh negara tersebut meliputi Austria, Korea, Norwegia, Mauritius, Sri Lanka, Thailand, China, Qatar, India, dan Pakistan. Nepal juga telah mempunyai kebijakan untuk mencegah praktik penghindaran pajak seperti peraturan transfer pricing, thin capitalization, dan controlled foreign companies (CFC).

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintah Republik Demokratik
PDB Nominal USD 28,81 milyar (2018)
Pertumbuhan Ekonomi 6,3% (2018)
Populasi 28,087,871 jiwa (2018)
Otoritas Pajak The Inland Revenue Department (IRD)
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 25%
Tarif PPh Orang Pribadi 1%-35%*
Tarif PPN 13%
Tarif Pajak Dividen 5%
Tarif Pajak Royalti 15%
Tarif Pajak Bunga 15%
Tax Treaty 10 negara (per tahun 2018)

* Berdasarkan data IBFD (2018)

Baca Juga: Mencermati Komponen Perubahan Kinerja Pajak atas Konsumsi
Topik : profil negara, profil perpajakan Nepal, Nepal, kajian pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 11 September 2020 | 14:00 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BALIKPAPAN
Kamis, 10 September 2020 | 15:12 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANTIGUA & BARBUDA
Jum'at, 04 September 2020 | 18:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SEMARANG
Jum'at, 04 September 2020 | 10:14 WIB
INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT Q2-2020
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PADANG
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021