Berita
Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK
Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN
Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Program Ungkap Aset Secara Sukarela Kembali Dirilis

A+
A-
0
A+
A-
0
Program Ungkap Aset Secara Sukarela Kembali Dirilis

BRASILIA, DDTCNews – Setelah melakukan pembahasan selama berbulan-bulan di Kongres, Pemerintah Brazil akhirnya menetapkan untuk membuka kembali program pengungkapan secara sukarela atau voluntary disclosure program yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2016 (VDP 1).

Otoritas pajak Brazil (Brazilian Federal Revenue Service) mengatakan Kongres telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13254/2016 tentang VDP 1 menjadi Undang-Undang Nomor 13428/2017 pada 31 Maret 2017.

“Program pengungkapan secara sukarela untuk aset yang belum dilaporkan dan berada di luar negeri ini disebut dengan nama VDP 2. Program ini akan berlangsung selama 120 hari sejak Undang-Undang terbaru dikeluarkan oleh Brazilian Federal Revenue Service,” ungkap pernyataan dari otoritas pajak Brazil.

Baca Juga: Sopir Truk Ancam Mogok Kerja, Pemerintah Akhirnya Pangkas Pajak BBM

Dalam revisi undang-undang baru tersebut, terdapat beberapa fitur yang mengalami perubahan seperti:

  • Wajib pajak yang sebelumnya salah dalam mengungkapkan informasi atas nilai asetnya yang dilaporkan dalam program VDP 1, dapat kembali mengikuti program VDP 2.
  • Dasar untuk pengungkapan aset yang berada di luar negeri tersebut menggunakan nilai pasar dari aset pada tanggal 30 Juni 2016 yang diubah menjadi Reais (BRL), pada kurs yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral Brazil yakni sebesar BRL3,21 atau sekitar Rp1,3 juta.
  • Wajib pajak akan dikenakan tarif tebusan sebesar 35,25% dari jumlah aset yang dideklarasikan. Tarif tersebut meningkat dari tarif yang ditetapkan pada VDP 1 yang sebesar 30%.

Adapun, pendapatan dan tambahan keuntungan yang diperoleh dari aset sejak 1 Juli 2016 harus dikenakan pajak pada tarif standar atau tidak masuk dalam program VDP 2 dan harus dimasukkan dalam SPT tahunan 2017.

“Undang-Undang baru ini diperkirakan akan mulai berlaku efektif dalam beberapa minggu ke depan,“ ungkap pernyataan dari Brazilian Federal Revenue Service seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Baru Dilantik, Senat Dukung Reformasi Pajak Konsumsi

Wajib pajak yang mengikuti program VDP 2 ini diberikan waktu 30 hari untuk melakukan pembayaran atas tebusan pajak yang telah ditentukan. Selain itu, otoritas pajak Brazil juga menjamin wajib pajak yang mengikuti program VDP 2 ini akan dibebaskan dari hukuman pidana.

Topik : berita pajak internasional, pengungkapan aset sukarela, voluntary disclosure program, brazil

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 Januari 2019 | 09:11 WIB
BRAZIL

Usulan Reformasi 'Pajak Tidak Langsung' Disetujui

Kamis, 17 Januari 2019 | 15:06 WIB
AFRIKA SELATAN

Fiskus Soroti Penghasilan Pemain Games Profesional

Kamis, 17 Januari 2019 | 11:45 WIB
JEPANG

Otoritas Ungkap Skema Pajak Google di Negeri Sakura

Kamis, 17 Januari 2019 | 09:42 WIB
CHINA

Ketentuan Administratif Insentif PPh Orang Pribadi Dirilis

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:01 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:41 WIB
BANTUAN SOSIAL

Sri Mulyani: Rata-Rata Penerima Subsidi Upah Bergaji Rp2,9 Juta