Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Berlanjut, Jokowi Minta Pengusaha Tahan Banting

A+
A-
0
A+
A-
0
PPKM Berlanjut, Jokowi Minta Pengusaha Tahan Banting

Presiden Joko Widodo dalam acara pemberian banpres produktif usaha mikro, Jumat (30/7/2021). 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku usaha bekerja lebih keras dan tahan banting di tengah pandemi Covid-19 seiring dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah untuk memulihkan dunia usaha.

"Bapak-Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi, tahan banting, dalam situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga," katanya dalam acara pemberian banpres produktif usaha mikro, Jumat (30/7/2021).

Jokowi menuturkan semua pelaku usaha sedang berada pada kondisi yang tak mudah akibat pandemi Covid-19. Tekanan tersebut tidak hanya dirasakan pengusaha berskala mikro dan kecil, tetapi juga yang tergolong menengah dan besar.

Baca Juga: Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah harus mengambil tindakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Menurutnya, kebijakan itu menjadi keputusan yang sangat berat lantaran karena berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha.

Presiden menilai kebijakan itu berbeda dengan lockdown seperti yang dilakukan negara lain. Dengan PPKM, beberapa kegiatan masyarakat tetap dapat berjalan meski secara terbatas dan menggunakan protokol kesehatan ketat.

"Yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi-lockdown. Itu masih semi saja, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka," ujarnya.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Jokowi menambahkan pemerintah tidak dapat memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Namun, ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya menangani Covid-19 dan mempercepat vaksinasi guna mendukung pemulihan dunia usaha.

Pada UMKM, pemerintah telah menambah banpres produktif usaha mikro untuk usaha mikro yang ada di daerah PPKM Level 4 senilai Rp1,2 juta untuk 3 juta penerima baru. Selain itu, ada bantuan untuk PKL dan warung yang akan disalurkan secara langsung oleh TNI/POLRI senilai Rp1,2 juta untuk 1 juta penerima baru.

Sementara pada dunia usaha, berbagai insentif pajak telah diperpanjang hingga Desember 2021. Pemerintah sedang menyiapkan insentif tambahan berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas sewa toko atau outlet di pusat perbelanjaan selama masa pajak Juni-Agustus 2021.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Insentif fiskal serupa juga sedang dikaji untuk beberapa sektor lain yang terdampak Covid-19 seperti transportasi, hotel, restoran, kafe, dan pariwisata. (rig)

Topik : presiden jokowi, PPKM, banpres produktif, UMKM, bantuan sosial, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?