Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

PPh Badan Positif, Sri Mulyani: Kondisi Perusahaan Relatif Lebih Baik

A+
A-
1
A+
A-
1
PPh Badan Positif, Sri Mulyani: Kondisi Perusahaan Relatif Lebih Baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan PPh badan yang sudah mulai tumbuh positif pada akhir April 2021 dinilai menunjukkan kondisi perusahaan pada tahun lalu relatif lebih baik dari proyeksi awal. Topik tersebut menjadi bahasan salah satu media nasional pada hari ini, Kamis (27/5/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga akhir April 2021 tumbuh 0,48%. Padahal, posisi penerimaan pos ini masih minus 40,48% pada akhir Maret 2021. Pada akhir April 2020, penerimaan PPh badan masih minus 15,24%.

Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan penerimaan PPh badan ditopang PPh tahunan yang melonjak akibat menurunnya kredit pajak. Pasalnya, pada tahun lalu, banyak perusahaan yang telah memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

“Berarti kondisi perusahaan relatif lebih baik sehingga [penerimaan] meningkat pada saat pembayaran bulan April [bersamaan momentum pelaporan SPT Tahunan," katanya.

Selain mengenai kinerja penerimaan PPh badan, masih ada pula bahasan mengenai rencana perubahan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penambahan lapisan penghasilan kena pajak untuk pengenaan PPh orang pribadi.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini
  • Masih Mencatatkan Laba

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih adanya penerimaan PPh badan tahunan yang dibayarkan wajib pajak saat pelaporan SPT Tahunan juga menandakan secara agregat sebagian pelaku usaha masih mencatatkan laba pada 2020. Namun demikian, laba secara nominal menurun.

Secara bulanan, Sri Mulyani menyebut penerimaan PPh badan pada April 2021 mengalami pertumbuhan hingga 28,3%, sedangkan pada Maret 2021 masih terkontraksi 25,4%. "PPh badan meningkat signifikan dengan setoran bahkan tumbuh double digit," ujarnya. (DDTCNews)

  • Penerimaan Pajak per Sektor Usaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut setoran pajak dari semua sektor usaha utama telah menunjukkan perbaikan dari tekanan pandemi Covid-19. Namun, setoran pajak dari mayoritas sektor usaha utama hingga akhir April 2021 masih terkontraksi.

Baca Juga: Lantik 132 Pejabat Bea Cukai, Begini Pesan Sri Mulyani

"Seluruh sektor menunjukkan perbaikan. Ini sesuatu yang cukup baik pada bulan April," katanya. Simak ‘Masih Ada yang Minus, Sri Mulyani: Pajak Seluruh Sektor Usaha Membaik’. (DDTCNews/Kontan)

  • Tidak Tiba-Tiba

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perubahan skema tarif PPN tidak akan dilakukan secara tiba-tiba. Pasalnya, perubahan kebijakan PPN akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. Oleh karena itu, rencana perubahan skema kebijakan PPN tidak akan berlaku pada tahun ini.

“Nanti akan kami bahas di RUU KUP tersebut. Jadi, pasti tidak hari ini dan tahun ini tiba-tiba naik PPN. Itu tidak," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon I, II, dan III Kemenkeu
  • Penambahan Tax Bracket

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana mengubah lapisan (layer/bracket) penghasilan kena pajak dan PPh orang pribadi. Akan ada lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun dengan tarif PPh sebesar 35%.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan penambahan tax bracket dengan tarif lebih tinggi dari tarif maksimum saat ini merupakan hal yang logis dilakukan. Idenya adalah menjamin kontribusi dan solidaritas nasional melalui sistem pajak, terutama pada masa konsolidasi fiskal yang bertepatan dengan fase awal pemulihan ekonomi. Simak Perspektif ‘Menuju Tarif PPh Orang Pribadi Lebih Progresif’. (DDTCNews)

  • Pengungkapan Aset Sukarela

Dalam rencana revisi UU KUP, pemerintah berencana mengusulkan skema pengampunan pajak. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait dengan rencana tersebut. Dari beberapa informasi yang beredar, skema yang disodorkan berupa keringanan sanksi.

Baca Juga: DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2017 sebagai pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, pemerintah memberi kesempatan wajib pajak yang belum patuh untuk ikut program Pengungkapan Aset Sukarela (PAS).

Wajib pajak akan dikenakan tarif PPh secara final. Wajib pajak yang telah membayar PPh terutang akan mendapatkan keringanan sanksi administrasi. Pemerintah akan mengusulkan penghentian tuntutan pidana dan menggantinya dengan pembayaran sanksi administrasi.

“Kami akan lebih berfokus ke bagaimana meningkatkan compliance tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Baca Juga: DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses
  • Pembahasan Revisi UU KUP

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengungkapkan pada masa sidang V yang berlangsung sampai dengan pertengahan Juni 2021, belum ada jadwal pembahasan terkait dengan revisi UU KUP. Menurutnya, peluang pembahasan masih tersisa setelah bulan depan.

Pasalnya, masa sidang V 2020-2021 pada Komisi XI berlaku sampai dengan 15 Juli 2021. Anggota Fraksi PDIP tersebut menyebut pembahasan masih dimungkinkan meskipun belum menyentuh substansi perubahan pasal per pasal.

"Kita lihat nanti. Pengantarnya saja mungkin [yang akan dibahas]," katanya. Simak ‘Sebelum Bahas Revisi UU KUP, DPR Rampungkan KEM-PPKF 2022’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh badan, penerimaan pajak, kinerja fiskal, Sri Mulyani, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 27 Mei 2021 | 12:39 WIB
Kondisi para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan yang semakin membaik setelah terdampak pandemi diharapkan dapat membantu untuk berkontribusi juga terhadap kondisi penerimaan negara yang terdampak pandemi melalui optimalisasi penerimaan pada sektor perpajakan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

Kamis, 29 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

DJP Beri Edukasi Cara Menghitung Pajak untuk Selebgram

Kamis, 29 Juli 2021 | 14:00 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP