Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pola Anggaran Inggris Jadi Lebih Ketat

0
0
Menkeu Inggris George Osborne

LONDON, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris George Osborne menyatakan kenaikan penerimaan pajak dan pemotongan belanja, dan dengan sendirinya adalah pengetatan defisit, akan menjadi pola anggaran Inggris pascakeluar dari Uni Eropa.

“Hasil referendum ini menyebabkan kejutan yang negatif pada ekonomi Inggris dan bagaimana kita menanggapinya akan menentukan dampak pada lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga pada pertumbuhan ekonomi Inggris,” ujarnya pekan ini.

Menjelang referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Osborne telah memperingatkan akan ada ‘lubang hitam’ pada ekonomi Inggris akibat sikap politik tersebut dan diperlukan anggaran darurat untuk menambalnya.

Baca Juga: Johnson akan Bentuk Zona Bebas Pajak

Pemerintah Inggris menaksir kekurangan itu sekitar £30 miliar per tahun atau Rp521 triliun per tahun jika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Akan tetapi, peringatan ini dianggap sekadar refleksi ketakutan pemerintah terhadap aspirasi mayoritas agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dalam kebangkitan referendum Brexit, Kantor Penanggung Jawab Anggaran yang memberikan analisis independen kepada pemerintah membatalkan rencana untuk mengeluarkan perkiraan ekonomi baru pada bulan ini. Dan tidak akan menyatakan kejatuhan fiskan sampai musim gugur.

Akan tetapi, ekonom bank telah memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun ini dan selanjutnya, sementara beberapa memprediksi resesi. Standar & Poor dan Fitch Ratings menurunkan peringkat penilaian Inggris, hingga membuat Inggris semakin sulit meminjam uang dan membiayai utangnya.

Baca Juga: Ini Tawaran Kebijakan Pajak Kandidat PM Inggris

Seperti dilansir CNN Money, Theresa May, kandidat utama yang dijagokan sebagai pengganti Perdana Menteri David Cameron menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan utang untuk menghindari kenaikan pajak. (Bsi)

Menjelang referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Osborne telah memperingatkan akan ada ‘lubang hitam’ pada ekonomi Inggris akibat sikap politik tersebut dan diperlukan anggaran darurat untuk menambalnya.

Baca Juga: Johnson akan Bentuk Zona Bebas Pajak

Pemerintah Inggris menaksir kekurangan itu sekitar £30 miliar per tahun atau Rp521 triliun per tahun jika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Akan tetapi, peringatan ini dianggap sekadar refleksi ketakutan pemerintah terhadap aspirasi mayoritas agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dalam kebangkitan referendum Brexit, Kantor Penanggung Jawab Anggaran yang memberikan analisis independen kepada pemerintah membatalkan rencana untuk mengeluarkan perkiraan ekonomi baru pada bulan ini. Dan tidak akan menyatakan kejatuhan fiskan sampai musim gugur.

Akan tetapi, ekonom bank telah memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun ini dan selanjutnya, sementara beberapa memprediksi resesi. Standar & Poor dan Fitch Ratings menurunkan peringkat penilaian Inggris, hingga membuat Inggris semakin sulit meminjam uang dan membiayai utangnya.

Baca Juga: Ini Tawaran Kebijakan Pajak Kandidat PM Inggris

Seperti dilansir CNN Money, Theresa May, kandidat utama yang dijagokan sebagai pengganti Perdana Menteri David Cameron menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan utang untuk menghindari kenaikan pajak. (Bsi)

Topik : brexit, pajak internasional, inggris
artikel terkait
Rabu, 17 Juli 2019 | 11:27 WIB
PRANCIS
Rabu, 17 Juli 2019 | 06:21 WIB
EROPA
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS