Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Pola Anggaran Inggris Jadi Lebih Ketat

A+
A-
0
A+
A-
0
Pola Anggaran Inggris Jadi Lebih Ketat
Menkeu Inggris George Osborne

LONDON, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris George Osborne menyatakan kenaikan penerimaan pajak dan pemotongan belanja, dan dengan sendirinya adalah pengetatan defisit, akan menjadi pola anggaran Inggris pascakeluar dari Uni Eropa.

“Hasil referendum ini menyebabkan kejutan yang negatif pada ekonomi Inggris dan bagaimana kita menanggapinya akan menentukan dampak pada lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga pada pertumbuhan ekonomi Inggris,” ujarnya pekan ini.

Menjelang referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Osborne telah memperingatkan akan ada ‘lubang hitam’ pada ekonomi Inggris akibat sikap politik tersebut dan diperlukan anggaran darurat untuk menambalnya.

Baca Juga: Otoritas Janjikan Diskon Pajak Bagi yang Melaporkan SPT Tahunan

Pemerintah Inggris menaksir kekurangan itu sekitar £30 miliar per tahun atau Rp521 triliun per tahun jika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Akan tetapi, peringatan ini dianggap sekadar refleksi ketakutan pemerintah terhadap aspirasi mayoritas agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dalam kebangkitan referendum Brexit, Kantor Penanggung Jawab Anggaran yang memberikan analisis independen kepada pemerintah membatalkan rencana untuk mengeluarkan perkiraan ekonomi baru pada bulan ini. Dan tidak akan menyatakan kejatuhan fiskan sampai musim gugur.

Akan tetapi, ekonom bank telah memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun ini dan selanjutnya, sementara beberapa memprediksi resesi. Standar & Poor dan Fitch Ratings menurunkan peringkat penilaian Inggris, hingga membuat Inggris semakin sulit meminjam uang dan membiayai utangnya.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Diskon Pajak Properti Hingga 31 Juni

Seperti dilansir CNN Money, Theresa May, kandidat utama yang dijagokan sebagai pengganti Perdana Menteri David Cameron menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan utang untuk menghindari kenaikan pajak. (Bsi)

Topik : brexit, pajak internasional, inggris
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 25 April 2020 | 07:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 22 April 2020 | 20:24 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Sabtu, 18 April 2020 | 17:09 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:25 WIB
HONG KONG
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:11 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:34 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL