Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pola Anggaran Inggris Jadi Lebih Ketat

0
0
Menkeu Inggris George Osborne

LONDON, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris George Osborne menyatakan kenaikan penerimaan pajak dan pemotongan belanja, dan dengan sendirinya adalah pengetatan defisit, akan menjadi pola anggaran Inggris pascakeluar dari Uni Eropa.

“Hasil referendum ini menyebabkan kejutan yang negatif pada ekonomi Inggris dan bagaimana kita menanggapinya akan menentukan dampak pada lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga pada pertumbuhan ekonomi Inggris,” ujarnya pekan ini.

Menjelang referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Osborne telah memperingatkan akan ada ‘lubang hitam’ pada ekonomi Inggris akibat sikap politik tersebut dan diperlukan anggaran darurat untuk menambalnya.

Baca Juga: Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

Pemerintah Inggris menaksir kekurangan itu sekitar £30 miliar per tahun atau Rp521 triliun per tahun jika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Akan tetapi, peringatan ini dianggap sekadar refleksi ketakutan pemerintah terhadap aspirasi mayoritas agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dalam kebangkitan referendum Brexit, Kantor Penanggung Jawab Anggaran yang memberikan analisis independen kepada pemerintah membatalkan rencana untuk mengeluarkan perkiraan ekonomi baru pada bulan ini. Dan tidak akan menyatakan kejatuhan fiskan sampai musim gugur.

Akan tetapi, ekonom bank telah memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun ini dan selanjutnya, sementara beberapa memprediksi resesi. Standar & Poor dan Fitch Ratings menurunkan peringkat penilaian Inggris, hingga membuat Inggris semakin sulit meminjam uang dan membiayai utangnya.

Baca Juga: Hampir Sepertiga Miliarder Inggris Tinggalkan Negaranya, Mengapa?

Seperti dilansir CNN Money, Theresa May, kandidat utama yang dijagokan sebagai pengganti Perdana Menteri David Cameron menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan utang untuk menghindari kenaikan pajak. (Bsi)

Menjelang referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Osborne telah memperingatkan akan ada ‘lubang hitam’ pada ekonomi Inggris akibat sikap politik tersebut dan diperlukan anggaran darurat untuk menambalnya.

Baca Juga: Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

Pemerintah Inggris menaksir kekurangan itu sekitar £30 miliar per tahun atau Rp521 triliun per tahun jika Inggris meninggalkan Uni Eropa. Akan tetapi, peringatan ini dianggap sekadar refleksi ketakutan pemerintah terhadap aspirasi mayoritas agar Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dalam kebangkitan referendum Brexit, Kantor Penanggung Jawab Anggaran yang memberikan analisis independen kepada pemerintah membatalkan rencana untuk mengeluarkan perkiraan ekonomi baru pada bulan ini. Dan tidak akan menyatakan kejatuhan fiskan sampai musim gugur.

Akan tetapi, ekonom bank telah memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun ini dan selanjutnya, sementara beberapa memprediksi resesi. Standar & Poor dan Fitch Ratings menurunkan peringkat penilaian Inggris, hingga membuat Inggris semakin sulit meminjam uang dan membiayai utangnya.

Baca Juga: Hampir Sepertiga Miliarder Inggris Tinggalkan Negaranya, Mengapa?

Seperti dilansir CNN Money, Theresa May, kandidat utama yang dijagokan sebagai pengganti Perdana Menteri David Cameron menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan utang untuk menghindari kenaikan pajak. (Bsi)

Topik : brexit, pajak internasional, inggris
artikel terkait
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Juni 2016 | 10:18 WIB
SPANYOL
Kamis, 23 Juni 2016 | 10:06 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 11 Desember 2017 | 17:27 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Minggu, 13 November 2016 | 12:50 WIB
KANADA
Senin, 14 November 2016 | 09:09 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 21 September 2016 | 15:40 WIB
BELANDA
Senin, 14 November 2016 | 11:59 WIB
SWEDIA
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:30 WIB
AUSTRALIA
Senin, 14 November 2016 | 15:03 WIB
INDIA
Selasa, 15 November 2016 | 11:40 WIB
AFRIKA SELATAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 12:01 WIB
PRANCIS
Senin, 24 Oktober 2016 | 12:30 WIB
VIETNAM