Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

PMK Baru, Ini Dasar Pembekuan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat

A+
A-
2
A+
A-
2
PMK Baru, Ini Dasar Pembekuan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat

Ilustrasi. (foto: PT. Kawasan Berikat Nusantara)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengubah ketentuan mengenai pembekuan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta pengusaha di kawasan berikat (PDKB).

Melalui PMK 65/2021, pemerintah menambahkan dua ayat mengenai pembekuan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB pada PMK 131/2018. Pembekuan izin dapat dilakukan berdasarkan pada rekomendasi Ditjen Pajak (DJP).

"Pembekuan izin ... dilakukan berdasarkan ... rekomendasi dari DJP dalam hal penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, dan/atau PDKB melakukan pelanggaran ketentuan … berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” bunyi penggalan Pasal 42 ayat (1a) dikutip pada Senin (21/6/2021).

Baca Juga: WP KITE & Kawasan Berikat Tak Dapat Lagi Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Selain berdasarkan pada rekomendasi DJP, pembekuan izin dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian, pemeriksaan, serta audit Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) atas penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB.

Izin dibekukan bila berdasarkan pada hasil penelitian hingga audit, penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan atau menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menyelenggarakan ataupun mengusahakan kawasan berikat.

"Pembekuan ... dapat dilakukan secara otomasi dan/atau secara manual," bunyi penggalan Pasal 42 ayat (2) beleid yang berlaku 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 10 Juni 2021 ini.

Baca Juga: Apa Itu Penyelenggara Kawasan Berikat dan PDKB?

Bila dibekukan, surat keputusan pembekuan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB bakal disampaikan kepada KPP terdaftar secara otomatis melalui sistem komputer pelayanan (SKP) atau secara manual.

Penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB yang izinnya dibekukan tidak boleh memasukkan barang ke kawasan berikat dengan mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan bea cukai, serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI).

Bila penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB yang dimaksud melakukan kegiatan pengolahan barang kena cukai maka mereka tidak dapat melakukan kegiatan tersebut.

Baca Juga: Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Corporate Guarantee di Kawasan Berikat

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB dipandang melakukan kegiatan yang menyimpang atau tidak mampu menyelenggarakan serta mengusahakan kawasan berikat.

Mereka dinilai melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin bila memasukkan bahan baku yang tidak sesuai dengan produksinya, memasukkan barang yang tidak berhubungan dengan izin kawasan berikat, memproduksi barang yang tidak sesuai dengan izin, hingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mereka dipandang menunjukkan ketidakmampuan dalam mengusahakan kawasan berikat bila tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai sesuai batas waktu, hingga ketika kawasan berikat memiliki profil risiko layanan tinggi selama 3 periode penilaian berturut-turut. (kaw)

Baca Juga: Serap 20.000 Tenaga Kerja, Perusahaan Ini Dapat Insentif Fiskal

Topik : PMK 65/2021, PMK 131/2018, kawasan berikat

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 03 Mei 2020 | 08:00 WIB
PMK 44/2020

Perusahaan di Kawasan Berikat Kini Bisa Ajukan Insentif Pajak

Kamis, 30 April 2020 | 15:03 WIB
PMK 44/2020

Penjelasan Resmi DJP Soal Perluasan Insentif, Termasuk Pajak UMKM

Selasa, 28 April 2020 | 14:00 WIB
PENANGANAN VIRUS COVID-19

Anak Usaha Trisula Dapat Izin Produksi Alat Kesehatan dari DJBC

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak