BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kehadiran sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system turut mengubah regulasi restitusi PPN bagi turis asing atau VAT refund for tourist.
Merujuk pada Pasal 265 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, PPN bisa diminta kembali oleh turis asing bila barang bawaan dibeli dalam jangka waktu sebulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean.
"Jangka waktu 1 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 30 hari kalender," bunyi Pasal 265 ayat (4) PMK 81/2024, dikutip pada Minggu (8/12/2024).
Lebih lanjut, PMK 81/2024 mengatur PPN bisa diminta kembali oleh turis asing bila nilai PPN-nya paling Rp500.000. Nilai PPN Rp500.000 ialah nilai PPN yang tercantum dalam 1 faktur pajak atau hasil penggabungan lebih dari 1 faktur pajak dengan nilai PPN pada setiap faktur pajak minimal Rp50.000.
Permintaan pengembalian PPN oleh turis asing atas barang bawaan hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali untuk setiap 1 periode kunjungan ke Indonesia. Permintaan pengembalian dilakukan saat turis asing meninggalkan Indonesia dan disampaikan ke unit pelaksana restitusi PPN bandar udara.
"Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (7) merupakan bandar udara tempat keberangkatan turis asing yang ditetapkan oleh menteri [keuangan]," bunyi Pasal 267 PMK 81/2024.
Bandara yang memiliki unit pelaksana restitusi PPN bandar udara antara lain Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; Bandara Yogyakarta International Airport, Yogyakarta; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; dan Bandara Kualanamu, Medan.
PMK 81/2024 telah diundangkan pada 18 Oktober 2024 dan dinyatakan baru mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ketika PMK 81/2024 berlaku, PMK 120/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. (rig)
