Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

PM Morrison Tak Akan Kompromi Soal Pemangkasan Pajak

0
0

PM Australia Scott Morrison. (Foto: ozkiwi2001.org)

SINGAPURA, DDTCNews—Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menegaskan kepada para pemimpin bisnis internasional bahwa ia tidak akan berkompromi dengan rencananya memangkas pajak penghasilan untuk orang pribadi (PPh OP).

Morrison menegaskan hal itu dalam pidatonya di jamuan makan siang di Singapura bersama sejumlah pemimpin perusahaan berskala global, Jumat (7/7/2019). Dengan pemangkasan pajak itu, ia yakin ada lebih dari 1,25 juta pekerjaan yang diciptakan selama 5 tahun ke depan.

“Rencana kami adalah untuk mengurangi pajak, tidak lebih,” kata PM Morrison dalam pidato tersebut, Jumat (7/7/2019). “Sepuluh juta warga Australia akan menerima keringanan pajak penghasilan pribadi pada tahun fiskal berikutnya.”

Baca Juga: Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

PM Morrison menambahkan proses legislasi rencana pemangkasan PPh OP tersebut secara penuh akan menjadi langkah substantif pertama parlemen baru. Untuk itu, pemerintah akan memastikan parlemen dapat bergerak sesuai dengan kehendak rakyat Australia.

Di tempat terpisah, Pemimpin Partai Buruh Australia Anthony Albanese mengatakan ia telah berdiskusi dengan partainya, tetapi belum sampai pada posisi akhir terhadap undang-undang pemangkasan pajak, yang diharapkan diajukan ke parlemen saat resmi dibuka 2 Juli 2019.

“Kami tidak akan menyelesaikan posisi terhadap undang-undang itu sampai kami melihat dengan tepat apa proposal yang diajukan pemerintah dalam undang-undang,” katanya seraya memberi sinyal dukungan untuk tahap pertama pemotongan pajak.

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun

Akan tetapi, sambungnya, Partai Buruh belum memutuskan apakah akan mendukung tahap dua dan tiga, yang memberikan lebih banyak pemotongan pajak pada 2022 dan mengarah pada pemerataan tingkat pajak marjinal 32,5% menjadi 30% pada 2024.

Pemotongan pajak harus berjalan jelas di majelis rendah, di mana Partai Liberal pimpinan Morrison mengendalikan 77 dari 151 kursi. Namun, pemerintah mungkin menghadapi perlawanan di Senat, di mana Morrison butuh dukungan Partai Buruh untuk mengesahkan undang-undang.

Pemimpin Partai Hijau Richard Di Natale memperingatkan Anthony bahwa ketidaksetaraan memburuk jika Partai Buruh mendukung Morrison. “Sekarang bukan saatnya memotong pajak. Ini waktu investasi besar-besaran ke layanan publik untuk kesejahteraan semua orang.” (Bsi)

Baca Juga: Audit Infrastruktur: Pemerintah Agar Terapkan Pajak Jalan

“Rencana kami adalah untuk mengurangi pajak, tidak lebih,” kata PM Morrison dalam pidato tersebut, Jumat (7/7/2019). “Sepuluh juta warga Australia akan menerima keringanan pajak penghasilan pribadi pada tahun fiskal berikutnya.”

Baca Juga: Rencana Perubahan Pajak Tanah Ditolak Pebisnis

PM Morrison menambahkan proses legislasi rencana pemangkasan PPh OP tersebut secara penuh akan menjadi langkah substantif pertama parlemen baru. Untuk itu, pemerintah akan memastikan parlemen dapat bergerak sesuai dengan kehendak rakyat Australia.

Di tempat terpisah, Pemimpin Partai Buruh Australia Anthony Albanese mengatakan ia telah berdiskusi dengan partainya, tetapi belum sampai pada posisi akhir terhadap undang-undang pemangkasan pajak, yang diharapkan diajukan ke parlemen saat resmi dibuka 2 Juli 2019.

“Kami tidak akan menyelesaikan posisi terhadap undang-undang itu sampai kami melihat dengan tepat apa proposal yang diajukan pemerintah dalam undang-undang,” katanya seraya memberi sinyal dukungan untuk tahap pertama pemotongan pajak.

Baca Juga: AEoI Ungkap Harta Simpanan Warga di Luar Negeri Rp968 Triliun

Akan tetapi, sambungnya, Partai Buruh belum memutuskan apakah akan mendukung tahap dua dan tiga, yang memberikan lebih banyak pemotongan pajak pada 2022 dan mengarah pada pemerataan tingkat pajak marjinal 32,5% menjadi 30% pada 2024.

Pemotongan pajak harus berjalan jelas di majelis rendah, di mana Partai Liberal pimpinan Morrison mengendalikan 77 dari 151 kursi. Namun, pemerintah mungkin menghadapi perlawanan di Senat, di mana Morrison butuh dukungan Partai Buruh untuk mengesahkan undang-undang.

Pemimpin Partai Hijau Richard Di Natale memperingatkan Anthony bahwa ketidaksetaraan memburuk jika Partai Buruh mendukung Morrison. “Sekarang bukan saatnya memotong pajak. Ini waktu investasi besar-besaran ke layanan publik untuk kesejahteraan semua orang.” (Bsi)

Baca Juga: Audit Infrastruktur: Pemerintah Agar Terapkan Pajak Jalan
Topik : australia, pemangkasan pajak, scott morrison
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE