Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

A+
A-
0
A+
A-
0
Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Wajib pajak melihat tata cara pendaftaran E-filling atau penyampaian SPT Tahunan secara elektronik di brosur di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jakarta, Rabu (31/3/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

DONGGALA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) terus mengingatkan masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satunya, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi pemilik NPWP.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banawa di Donggala ikut menjalankan fungsi ini. Belum lama ini petugas dari KP2KP Banawa melakukan kunjungan ke kantor kecamatan Sindue Tombusabora di Donggala, Sulawesi Tengah. Petugas pajak mengingatkan ASN untuk melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu.

Kepala KP2KP Banawa, Lasaru, menyampaikan ASN yang mempunyai NPWP memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunannya. Dia pun mengingatkan ASN di kantor kecamatan untuk melaporkan SPT Tahunan di awal waktu, alih-alih mepet menjelang batas waktu yakni 31 Maret 2022 nanti.

Baca Juga: Tak Lunasi Utang Pajak Rp3,4 Miliar, Truk & Mobil Milik WP Disita KPP

"Pelaporan SPT Tahunan sudah bisa dilakukan sejak 1 Januari sampai 31 Maret. Namun, saya mengimbau agar pegawai kecamatan baik yang ASN atau non-ASN melaporkan SPT Tahunannya di awal waktu," kata Lasaru, dikutup dari keterangan pers Ditjen Pajak, Selasa (18/1/2022).

Selain itu, Lasaru juga menambahkan jika para bendahara wajib membuat bukti potong untuk para pegawai. Bukti potong inilah yang kemudian di-input oleh para pegawai dalam melakukan pelaporan SPT Tahunannya.

"Untuk para bendahara wajib membuat bukti potong A2 untuk para pegawai kecamatan, jadi seluruh gaji pokok, tunjungan, potongan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan lainnya terkait penghasilan selama satu tahun akan direkap oleh bendahara melalui aplikasi," jelas Lasaru.

Baca Juga: Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

KP2KP Banawa, ujar Lasaru, juga akan melaksanakan kegiatan pojok pajak di kecamatan Sindue Tombusabora agar mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Rencananya dari Tim KP2KP Banawa akan melaksanakan kegiatan pojok pajak untuk wajib pajak wilayah Sindue Tombusabora di kantor kecamatan, yang tujuannya untuk mempermudah wajib pajak dan juga salah satu program kami dalam meningkatkan kepatuhan ialah jemput bola,” tutur Lasaru.

Sesuai ketentuan, batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara itu, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Baca Juga: Ada Faktur Pajak Belum Dilaporkan, Wajib Pajak Terima SP2DK dari AR

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan. Skema kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT.

Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, denda dipatok senilai Rp100.000. Untuk SPT tahunan PPh badan dipatok Rp1 juta. Selebihnya, ada SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT masa lainnya yang masing-masing memuat denda Rp500.000 dan Rp100.000 jika terlambat disampaikan. (sap)

Baca Juga: Gali Data Lapangan, AR Sampaikan SP2DK ke Alamat Wajib Pajak

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, KPDL, basis data, rasio pajak, SP2DK, KP2KP, penyuluhan pajak, SPT Tahunan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak Strategis Bisa Turun Level Jadi WP Biasa, Begini Caranya

Kamis, 12 Mei 2022 | 16:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Pengaktifan NPWP NE Bisa Dilakukan Secara Online

Kamis, 12 Mei 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA TABANAN

Catat! SP2DK Tak Dibalas, Petugas Pajak Bisa Datang Minta Klarifikasi

Kamis, 12 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Telat Lapor SPT & Kurang Bayar Pajak? Siap-Siap Dapat Surat dari DJP

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus