PEMILU 2024

Pesan Sri Mulyani Soal Pilpres: Netralitas Itu Keharusan, Itu Nilainya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 Januari 2024 | 14:45 WIB
Pesan Sri Mulyani Soal Pilpres: Netralitas Itu Keharusan, Itu Nilainya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pegawai di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) agar mewaspadai dinamika kontestasi politik menjelang pemilu 2024.

Dalam Raker Pimpinan DJBC, Sri Mulyani mengingatkan kepada jajarannya agar tetap bersikap netral. Meski di dalam bilik suara seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak untuk memilih, dalam kesehariannya ASN harus menunjukkan sikap netral.

"Tahun pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," kata Sri Mulyani, Kamis (25/1/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Selain soal pemilu, menkeu juga mengingatkan jajarannya bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karenanya, reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.

DJBC, imbuh Sri Mulyani, berperan sebagai pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus. Keempatnya adalah trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector.

"Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi," kata Sri Mulyani.

Baca Juga:
Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Selanjutnya dalam kesempatan itu, Sri juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership, dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.

Dari sisi domestik, Sri Mulyani menyebutkan climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan menuju Indonesia maju, menurut menkeu, perlu diupayakan.

"Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat," ungkap Menkeu.

Menkeu meminta agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, dukungan, dan kepercayaan antarunit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Kamis, 16 Mei 2024 | 09:05 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Rabu, 15 Mei 2024 | 19:27 WIB KEBIJAKAN FISKAL

APBN di Tahun Transisi Pemerintah Baru, Ini Kata Sri Mulyani

Rabu, 15 Mei 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA MASUK

Sri Mulyani Dorong Kesepakatan Pengenaan Bea Masuk atas Barang Digital

BERITA PILIHAN
Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-1 dalam Konteks Percukaian?

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir