PIDATO JOKOWI

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Kemiskinan Belum Tuntas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Agustus 2016 | 13:19 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Kemiskinan Belum Tuntas Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan sidang bersama DPR–DPD, di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (16/8) siang. (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomian tertinggi di Asia. Walau demikian, masalah kemiskinan masih belum tertuntaskan.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat berpidato kenegaraan di depan Sidang bersama DPR dan DPD, Jakarta, Selasa (16/8).

"Kita sudah sepatutnya bersyukur dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tumbuh 4,91% pada triwulan I tahun 2016. Triwulan II juga mengalami pertumbuhan menjadi 5,8%," ujarnya.

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan triwulan II ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lain, serta juga lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara global.

Presiden menyatakan dibutuhkan upaya berlanjut untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat di tengah hubungan antarnegara yang bisa saling memengaruhi satu sama lain.

Upaya untuk menghadapi persaingan tersebut yaitu melalui percepatan pembangunan nasional secara merata hingga ke seluruh wilayah NKRI. Hal ini diupayakan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta mengurangi kesenjangan sosial yang masih terjadi di wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Permasalahan itulah, menurut Jokowi, yang masih menjadi salah satu masalah utama perekonomian Indonesia sejak Indonesia merdeka, yang hingga saat ini masih sangat sulit diatasi.

"Sejak Presiden RI pertama Soekarno telah bekerja keras untuk menampik hal-hal tersebut. Hingga saat ini pun kita masih harus menghadapi permasalahan tersebut," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M