Berita
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase
Perpajakan.id

Perluasan Objek Cukai, Kapan?

A+
A-
5
A+
A-
5
Perluasan Objek Cukai, Kapan?

Ilustrasi. (Foto: vectorstock.com)

SEJAK beberapa tahun lalu, perluasan objek cukai atau barang kena cukai (BKC) terus menjadi wacana di bidang kebijakan fiskal. Namun, setiap kali hendak diterapkan, setiap kali pula muncul resistensi dari sebagian kalangan. Hasilnya, sejauh ini rencana tersebut baru sebatas angan-angan.

Dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Rabu (27/1/2021), usulan tersebut kembali disampaikan. Menkeu meminta dukungan kepada DPR agar bisa menyetujui penambahan objek cukai baru tahun ini.

Adapun objek cukai baru yang telah diusulkan adalah karbon, kantong plastik dan minuman berpermanis. "Barangkali nanti DPR bisa mendukung pemerintah mulai mengekspansi basis cukai kita, terutama minuman berpemanis atau yang lain,” katanya.

Baca Juga: Soal Perluasan Objek Cukai 2022, Ini Penjelasan Menkeu

Menurut Menkeu, jumlah objek barang kena cukai di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara lain. Penambahan objek baru ini diharapkan bisa membantu menambah penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

Selain itu, penambahan objek cukai terutama plastik dan karbon juga untuk mendukung lingkungan. “Di banyak negara, barang kena cukai itu bisa mencapai lebih dari 7 bahkan 10 jenis, terutama barang yang dianggap memiliki dampak yang tidak baik ke masyarakat,” tegasnya.

Usul seperti ini pernah disampaikan Menkeu tahun lalu (19/2/2020). Tahun sebelumnya, Menkeu juga menyampaikan hal yang sama (17/6/2019) ke DPR. Begitupun tahun sebelumnya, juga tahun sebelumnya, tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya hingga cukai plastik masuk ke APBN 2017.

Baca Juga: Surat Presiden Soal Revisi UU KUP Belum Dibahas Komisi XI

Namun, sampai hari ini semua usulan sejak 6 tahun lalu itu belum menjadi kenyataan. Meski, DPR sudah memberi persetujuannya, termasuk sektor terkait seperti Kementerian Kesehatan untuk cukai minuman berpemanis. Penyebabnya tidak lain adalah resistensi dari kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman mengatakan cukai minuman berpemanis akan menghilangkan pajak Rp700 miliar. Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Fajar Budiono menilai cukai plastik ibarat sakit flu dikasih obat sakit kepala.

Argumentasi pelaku usaha itu mungkin beralasan. Apalagi pada masa resesi seperti ini, cukai tentu menambah beban ekonomi. Namun, argumentasi pemerintah juga tidak salah. Argumentasi ini selaras dengan kajian DDTC Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia.

Baca Juga: Bersiap untuk Pajak Karbon

Lalu, apa yang harus dilakukan jika kedua pihak bisa dikatakan benar? Mungkin sekarang saatnya pemerintah menemui pelaku usaha. Mereka pada dasarnya adalah warga negara yang berusaha di negeri ini. Mereka pembayar pajak.

Kalau DPR sudah setuju, juga Kementerian Kesehatan, mungkin juga Kementerian Perindustrian, pemerintah bisa bersama-sama menemui pelaku usaha. Memang, menerapkan objek cukai baru tidak pernah menjadi sesuatu yang mudah. Selalu ada tantangan, selalu tak bisa penuh menjelaskan.

Namun, tentu itu bukan sesuatu yang mustahil. Sudah menjadi tugas pemerintah mengatur, dan karena itu memilih prioritas, menetapkan tahapan, setelah mengkajinya secara menyeluruh. Jika pemerintah firm dengan sikap ini, niscaya para pelaku usaha juga firm dengan prioritas yang dipilih.

Baca Juga: Bila DJP Menandatangani MoU dengan Pemda

Kita tidak ingin melihat tahun depan Menkeu kembali ke DPR dan mengusulkan hal serupa. Kita juga tidak ingin mendengar lagi anggota DPR atau para pelaku usaha mengulang-ulang kalimat atau argumentasi yang kurang lebih sama. Dengan kata lain, kita sudah bosan berwacana.

Sudah saatnya polemik perluasan objek cukai ini disudahi. Segera temui para pelaku usaha, jelaskan tahapan atau cetak birunya. Paparkan manfaat dan untung ruginya. Jelaskan kenapa ini perlu, kenapa ini belum perlu. Buat dialog yang konstruktif dan terbuka. Niscaya pelaku usaha bisa mengerti.

Baca Juga: UMKM Perlu Melek Pembukuan Agar Rutin Setor Pajak
Topik : perluasan objek cukai, usulan pemerintah, Komisi XI DPR, tajuk pajak, opini cukai
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 26 Agustus 2020 | 17:45 WIB
LKPP 2019
Rabu, 26 Agustus 2020 | 16:00 WIB
LKPP 2019
Jum'at, 21 Agustus 2020 | 15:15 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN PAMENGKASAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB
PMK 54/2021