Berita
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Perkuat Sistem Digital Perpajakan, Negara Ini Minta Hibah ke AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Perkuat Sistem Digital Perpajakan, Negara Ini Minta Hibah ke AS

Kantor pusat Bureau of Internal Revenue (BIR) Filipina di Manila. (Foto: bir.gov.ph)

MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memberikan restu kepada Departemen Keuangan memulai negosiasi pengajuan hibah dengan AS untuk memodernisasi sistem digital Biro Pendapatan Dalam Negeri (Bureau of Internal Revenue/BIR).

BIR dalam keterangan resmi menyatakan Departemen Keuangan akan bernegosiasi dengan United States Trade and Development Agency/USTDA) demi memperoleh hibah US$809.450 atau Rp11,36 miliar.

Hibah tersebut akan menutup sebagian kebutuhan pembiayaan program digitalisasi BIR yang disebut "Strategi Modernisasi Teknologi Informasi dan Bantuan Teknis Pusat Data".

Baca Juga: Bebas Pajak, Impor Vaksin Covid-19 Harus Lewat Jalur Khusus

"Proyek yang didanai hibah USTDA tersebut akan menilai sistem teknologi informasi BIR saat ini secara mendalam," bunyi pernyataan BIR, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, pemerintah akan menggunakan dana hibah untuk mengembangkan peta jalan atau kerangka kerja BIR, termasuk jika membutuhkan program restrukturisasi dan pelatihan.

BIR telah berupaya memperkuat infrastruktur digitalnya untuk mengumpulkan lebih banyak pajak dalam beberapa tahun terakhir. Namun, upaya itu belum cukup karena pergeseran aktivitas ekonomi ke arah digital jauh lebih cepat.

Baca Juga: DJP Susun Aturan Administrasi Pajak Fintech, Termasuk Pinjaman Online

BIR kini bahkan dituntut menjaring lebih banyak pajak dari transaksi online, seperti yang diperintahkan Undang-undang Perpajakan. Secara umum, upaya digitalisasi ternyata mampu memperbaiki kinerja pengumpulan pajak oleh BIR.

Otoritas pajak Filipina, seperti dilansir philstar.com, biasanya menyumbang 80% terhadap penerimaan negara setiap tahun, walaupun mengalami kontraksi 11,1% secara tahunan pada 2020.

Menurut Departemen Keuangan, reformasi pajak juga mulai membuahkan hasil berupa peningkatan kontribusi penerimaan perpajakan dari 13% terhadap PDB pada 2015 menjadi 14,5% pada 2019. BIR juga mulai menerima pembayaran pajak secara elektronik pada Februari 2020.

Baca Juga: Trafik Pelaporan SPT Tahunan Mulai Meningkat, DJP Ingatkan Hal Ini

Wajib pajak bisa membayar melalui berbagai saluran, seperti PayMaya PLDT Inc., GCash Globe Telecom, Linkbiz of the Land Bank of the Philippines, PayTax dari Development Bank of the Philippines, serta fasilitas pembayaran online dari Union Bank of the Philippines. (Bsi)

Topik : Filipina, sistem digital, administrasi pajak, hibah AS, BIR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:27 WIB
FILIPINA
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 14:32 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 08 Januari 2021 | 15:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BOGOR
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021