RWANDA

Perangi Penggelapan Pajak, Negara Ini Jalin Kerja Sama dengan OECD

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Februari 2018 | 17:55 WIB
Perangi Penggelapan Pajak, Negara Ini Jalin Kerja Sama dengan OECD

Dari kiri: Tax Policy Analyst Ervice Tchouata, Menteri Claver Gatete and Kepala Sekretariat Forum Global Monica Bhatia, Kigali, Rwanda. (Foto:OECD)

RWANDA, DDTCNews – Perwakilan Forum Global Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengunjungi Kigali, Rwanda akhir pekan lalu dalam rangka meluncurkan program induksi untuk memerangi penggelapan pajak.

Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Rwanda Claver Gatete menyambut baik program induksi OECD. Menurutnya Rwanda harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan kerja sama perpajakan internasional menjadi prioritas dalam memerangi penggelapan pajak di Rwanda.

“Saat ini penting untuk memerangi penggelapan pajak yang terjadi di Rwanda. Upaya memerangi hal itu bisa meningkatkan penerimaan negara, sekaligus semakin membangun Rwanda lebih baik ke depannya,” paparnya, Kamis (8/2).

Baca Juga:
Gunakan Faktur Pajak Fiktif, Pedagang Pupuk Ini Akhirnya Ditahan

Pertemuan antara perwakilan Forum Global dengan Menteri Claver Gatete untuk memerangi penggelapan pajak merupakan inisiatif Pemerintah Rwanda, khususnya atas Deklarasi Menteri Yaounde, untuk mengatasi arus keuangan terlarang melalui kerja sama pajak inetrnasional.

Dalam kunjungan tersebut, sebuah lokakarya teknis yang dihadiri oleh lebih dari 20 peserta juga diselenggarakan dengan Dinas Pendapatan Rwanda dan pemangku kepentingan lainnya termasuk perwakilan dari beberapa kementerian dan organisasi.

Selain menciptakan kesadaran akan standar internasional, lokakarya itu menaruh fokus pada manfaat Rwanda dalam menerapkan standar transparansi pajak dan harus mengantisipasi peer review yang dijadwalkan pada paruh pertama tahun 2021.

Baca Juga:
Tak Setor PPN Rp 2,14 Miliar, Tersangka Pajak Ditahan Kejaksaan

Diskusi workshop di Rwanda itu diakhiri dengan keputusan untuk menerapkan standar pertukaran informasi berdasarkan permintaan dan pertukaran informasi secara otomatis. Pasalnya, Global Forum ini memiliki program induksi serupa yang sedang berlangsung dengan 20 negara anggota lainnya.

Di samping itu, upaya Pemerintah Rwanda memerangi penggelapan pajak mendapat dukungan antusias dari Global Forum. Dukungan itu menuntun Pemerintah Rwanda untuk mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah dirancang oleh Global Forum.

Kepala Sekretariat Forum Global AEoI Monica Bhatia mengatakan pihaknya mendukung Rwanda dalam menerapkan standar transparansi pajak internasional, sehingga Rwanda bisa mendapat manfaat atas transparansi pajak dari program AEoI.

Baca Juga:
Tilep Uang Pajak, 2 Tersangka Diserahkan ke Kejari Bangka

“Rwanda harus menerapkan standar transparansi pajak agar mendapat manfaat dari implementasi exchange of information on request maupun AEoI,” papar Bhatia dilansir dari oecd.org.

Sebagai informasi, program memerangi penggelapan pajak ini menjadi prioitas pemerintah Rwanda sebagai Ketua Uni Afrika. Negara ini juga telah bergabung dengan Forum Global OECD sejak Desember 2017 lalu. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 24 Maret 2024 | 16:00 WIB KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

Gunakan Faktur Pajak Fiktif, Pedagang Pupuk Ini Akhirnya Ditahan

Minggu, 24 Maret 2024 | 08:30 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tak Setor PPN Rp 2,14 Miliar, Tersangka Pajak Ditahan Kejaksaan

Senin, 11 Maret 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP SUMSEL DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tilep Uang Pajak, 2 Tersangka Diserahkan ke Kejari Bangka

Senin, 11 Desember 2023 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Tak Setor PPN Rp 1,5 Miliar, Direktur Perusahaan Dibawa ke Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia