PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Penyelesaian Proyek Infrastruktur Diproyeksi Hanya 60%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Agustus 2018 | 16:36 WIB
Penyelesaian Proyek Infrastruktur Diproyeksi Hanya 60%

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews – Penyelesaian proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla diperkirakan hanya mentok di level 60% hingga tahun depan.

Dari hasil kalkulasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, pengerjaan proyek infrastruktur saat ini hingga tahun depan akan mencapai 20% dari total rencana selama pemerintahan Kabinet Kerja.

“Mungkin sampai 2019 pasti lebih banyak, menurut saya. Kalau dihitung dari 2016, karena 2015 baru mulai. Sekitar 40% ditambah 20% sampai tahun depan," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (10/8/2018).

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Proyek terbanyak yang telah rampung, lanjutnya, justru berada di luar kelompok Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara, untuk PSN, pengerjaannya lebih banyak bersifat jangka panjang sehingga menggunakan skema tahun jamak (multiyears) untuk pembiayaan.

Selanjutnya, sekitar 40% proyek infrastruktur diperkirakan baru selesai selepas 2019. Menurutnya, pengerjaan proyek-proyek tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun, dia menegaskan pengerjaan tetap dijalankan.

“Tidak berarti itu pengerjaan infrastruktur jadi tidak selesai. Tapi belum selesai karena bangun waduk tidak bisa 3 tahun, mungkin 5 tahun, atau 6 tahun,” tutur mantan Dirjen Pajak ini.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian sebelumnya menargetkan ada 68 PSN wajib rampung sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Hingga akhir 2016, ada 20 proyek senilai Rp33,3 triliun yang selesai.

"Kalau non-PSN biasanya enggak lama. Yang multi years tidak banyak. Hanya minoritas saja yang multiyears. Banyak kemudian langsung selesai tahun itu lebih banyak. Kemudian sisanya dalam 2 atau 3 tahun,” imbuh Darmin.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda