Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pentingnya Tax Ratio yang Optimal dalam Pemulihan Ekonomi Inklusif

A+
A-
2
A+
A-
2
Pentingnya Tax Ratio yang Optimal dalam Pemulihan Ekonomi Inklusif

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam webinar bertajuk Reformasi Pajak Pasca Pandemi Sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (31/8/2021).

MALANG, DDTCNews - Pemulihan ekonomi yang inklusif dan upaya-upaya menjamin ketersediaan pendanaan untuk pembangunan perlu menjadi agenda utama pemerintah dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan pertumbuhan ekonomi harus ditopang secara merata guna mencapai pemulihan ekonomi yang inklusif. Sebab, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dan kemiskinan.

Selain itu, sambungnya, IMF menilai pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan apabila suatu negara mencapai rasio pajak (tax ratio) minimal 15%. Apabila tax ratio kecil pada titik tertentu, suatu negara tidak memiliki kapasitas untuk membangun.

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

“Jika ingin ekonomi pulih dan tumbuh juga harus ada dana untuk menjamin pembangunan. Jadi, pemulihan ekonomi yang dimaksud adalah yang inklusif, tetapi juga bisa memobilisasi domestic revenue dengan APBN sebagai instrumen utama,” katanya, Selasa (31/8/2021).

Bawono menerangkan pandemi Covid-19 membuat urgensi reformasi pajak makin tinggi. Hal ini didorong masih dibutuhkannya stimulus untuk pemulihan ekonomi, terbatasnya daya tahan anggaran pemerintah, dan adanya pengalaman kondisi fiskal pada krisis sebelumnya.

Keperluan untuk mereformasi pajak juga tidak hanya dikarenakan pandemi, tetapi untuk menangani persoalan fundamental pajak. Reformasi pajak di Indonesia perlu terus dilakukan untuk membentuk sistem pajak yang makin ideal.

Baca Juga: Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Bawono menerangkan terdapat tiga agenda utama yang memengaruhi reformasi pajak di Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir serta periode mendatang. Pertama, penggunaan teknologi untuk sistem administrasi pajak yang di antaranya terlihat dari pengembangan core tax system.

Kedua, mendesain sistem perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha, investasi, kepastian hukum, dan keadilan melalui UU Cipta Kerja. Ketiga, mendesain sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel melalui Revisi UU KUP.

Selain insentif, lanjutnya, pemerintah juga perlu menjamin kepastian pajak untuk memulihkan daya saing ekonomi pascapandemi. Menurutnya, kepastian harus menjadi tujuan sistem pajak pascapandemi meski lebih menantang dan membutuhkan waktu lama.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Dalam webinar bertajuk Reformasi Pajak Pasca Pandemi Sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Bawono juga menjelaskan tentang kondisi fiskal saat krisis dan pasca krisis, pajak solidaritas, dan 10 pertimbangan lanskap reformasi pajak agar dapat meningkatkan penerimaan dengan tetap meminimalkan sengketa pajak.

Webinar ini digelar Tax Lover Community (TLC) dan Tax Center Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang. Webinar ini diselenggarakan bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DDTC dan FE UM. (rig)

Baca Juga: AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang
Topik : pemulihan ekonomi, tax ratio, ekonomi inklusif, IMF, kebijakan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 10:53 WIB
SURAT EDARAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Ketua MA Rilis Surat Edaran Soal Penanganan Tindak Pidana Perpajakan

Selasa, 07 Desember 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja Pemda Baru 67 Persen, Kemendagri Beri Solusi

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Setoran Pajak 78% dari Target, Kepatuhan WP Lapor SPT Capai 88%

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:17 WIB
JEPANG

Kerap Disalahgunakan, Fasilitas Pembebasan PPN Ini Dihapus

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP