Berita
Minggu, 12 Juli 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Pentingnya Perumusan Kebijakan Pajak Berbasis Data Mikro

A+
A-
1
A+
A-
1
Pentingnya Perumusan Kebijakan Pajak Berbasis Data Mikro

PERAN data mikro semakin krusial dalam sistem pajak. Data mikro yang dimaksud mencakup setiap perilaku atau pengambilan keputusan ekonomi suatu individu atau perusahaan. Pendekatan berbasis data tidak hanya dapat digunakan untuk mendeteksi risiko ketidakpatuhan, tapi juga bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan pajak sesuai konteks ekonomi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Sean Kennedy dalam OECD Working Paper yang berjudul ‘The Potential of Tax Microdata for Tax Policy’, penggunaan data mikro akan menjamin kredibilitas suatu kebijakan pajak.

Hal ini tidak mengherankan mengingat data menjadi sesuatu yang melimpah dengan berkembang pesatnya teknologi dan digitalisasi. Sayangnya, tanpa kesadaran akan besarnya potensi yang dapat diperoleh, data mikro hanya akan menjadi harta terpendam yang tidak berkontribusi apa-apa.

Baca Juga: Kerangka untuk Sharing & Gig Economy, Definisi Platform Sangat Luas

Kendati saat ini lebih banyak penggunaan data ekonomi makro, para perumus kebijakan pajak di seluruh dunia mulai mengembangkan model ekonomi dan keuangan berbasis data mikro untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan baru.

Dalam Working Paper yang terbit pada akhir 2019 tersebut dijelaskan bahwa sistem pajak memiliki berbagai tujuan dan belum tentu sejalan satu sama lain. Dengan demikian, kelengkapan data yang didukung dengan pengolahan yang baik akan menjadi sangat penting.

Penulis menggunakan contoh Slovenia dan Irlandia yang mulai menyadari pentingnya sistem pajak untuk disusun berdasarkan karakteristik demografi yang menua. Dengan demikian, pola konsumsi dan kemampuan membayar pajak juga pasti akan berubah. Dalam hal ini, data mikro populasi di kedua negara tersebut mendapat perhatian penting untuk perumusan kebijakan pajak.

Baca Juga: OECD Rilis Kerangka Pelaporan Pajak untuk Sharing dan Gig Economy

Untuk dapat mengoptimalkan penggunaan data mikro, Sean yang merupakan salah satu ekonom OECD tersebut mengupas juga langkah-langkah yang perlu diambil. Salah satu yang penting, menurut Sean, adalah ketersediaan sumber daya manusia berkeahlian riset dan teknologi untuk dapat secara jeli menyambungkan benang merah antara ‘big data’ dan analisis kebijakan pajak.

Penulis secara runut mengungkapkan berbagai risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Intinya, desentralisasi pengumpulan data memang penting, tapi kewenangan penggunaan data tersebut harus tersentralisasi dengan baik.

Working Paper tersebut sayangnya tidak mengupas secara detail bagaimana manajemen data mikro yang baik perlu dibangun. Aspek-aspek yang dikupas masih sebatas untuk meningkatkan kesadaran akan besarnya potensi yang dapat disumbang oleh data mikro.

Baca Juga: Begini Profil Pajak Kabupaten dengan UMK Tertinggi se-Indonesia

Bagi negara berkembang, sepertinya harus menggali berbagai literatur lainnya untuk mempelajari strategi manajemen data mikro untuk kepentingan perumusan kebijakan pajak.

Meski demikian, kajian ini dapat menjadi titik mula untuk menyadari besarnya potensi yang dapat diperoleh dari manajemen data mikro yang baik, utamanya dalam konteks perumusan kebijakan pajak yang semakin memperhatikan aspek nonpenerimaan.

Walaupun bukan segalanya, seperti yang diungkap dalam Working Paper ini, data mikro dapat memberikan nilai tambah yang signifikan agar sistem pajak menjadi lebih inklusif dan memperhitungkan keragaman karakteristik individu dan perusahaan.

Baca Juga: DJP Jamin Data Tetap Aman Meski Terjadi Bencana atau Gangguan Lain

Buah-buah pemikiran dalam Working Paper ini akan menarik, tidak hanya bagi para pemerhati pajak saja, tapi juga para penggiat teknologi, peneliti ekonomi, dan analis data. Tidak mengherankan, pajak akan semakin diminati oleh kalangan akademisi dan profesional dari berbagai bidang.*

Topik : data dan informasi, teknologi, data mikro, working paper, OECD, kajian pajak, kebijakan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Kamis, 02 Juli 2020 | 10:37 WIB
PELAYANAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:01 WIB
PERJANJIAN DAGANG
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA