NEW YORK

Penghapusan 'Pink Tax' Dapat Dukungan Gubernur

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 23 Desember 2019 | 14:54 WIB
Penghapusan 'Pink Tax' Dapat Dukungan Gubernur

Gubernur New York Andrew Cuomo. (foto: cityandstateny.com)

NEW YORK, DDTCNews – Gubernur New York Andrew Cuomo mendukung langkah penghapusan ‘pink tax’.

Cuomo memberikan dukungannya tersebut untuk mencegah diskriminasi atas penetapan harga berbasis gender. Pasalnya, pajak tersebut membuat barang dan jasa untuk perempuan dihargai lebih tinggi daripada laki-laki.

"Pajak itu diskriminatif dan menjijikkan bagi nilai-nilai kami. Untuk itu, kami akan mengakhirinya," kata Cuomo, Minggu (22/12/2019)

Baca Juga:
Pergantian Pemerintah, KPK Desak Pejabat Terbuka Soal Kepatuhan Pajak

Sebuah studi pemerintah New York pada 2015, sambung Cuomo, menunjukkan bahwa 42% produk wanita dihargai lebih tinggi daripada produk pria. Harga yang lebih tinggi tersebut berlaku untuk produk perawatan diri seperti pisau cukur, deodoran, dan sampo, serta mainan dan barang lainnya.

Dengan demikian, dukungan dari Cuomo memungkinkankan terciptanya larangan penetapan harga berdasarkan gender untuk barang dan jasa yang serupa. Lebih lanjut, Cuomo menyebut proposal penghapusan ‘pink tax’ ini akan menjadi bagian dari agenda pada 2020.

Proposal tersebut akan meminta penyedia layanan tertentu untuk merilis daftar harga layanan standarnya. Proposal itu juga akan mengenakan sanksi perdata bagi pebisnis yang tidak patuh. Wacana penghapusan ini diharapkan dapat menghilangkan tindakan diskriminatif pada wanita.

Baca Juga:
Cegah Kepadatan Lalu Lintas Arus Balik, ASN Diminta Tunda Kepulangan

Lebih lanjut, Badan Legislatif Negara Bagian hampir meloloskan langkah serupa awal tahun ini. Sementara itu, majelis menyetujui pencabutan ‘pink tax’ pada pertengahan Juni lalu. Namun, Senat belum mengambil tindakan serupa.

Menanggapi permasalahan ini, Dewan Retail menyatakan ketimpangan harga pada beberapa produk disebabkan oleh perbedaan harga di sepanjang rantai pasokan. Misalnya, perusahaan seringkali rela mengeluarkan lebih banyak dana untuk iklan produk wanita ketimbang produk pria.

Hal tersebut lantas akan memengaruhi biaya hingga pada akhirnya menciptakan perbedaan harga. Di sisi lain, Senator Shelley Mayer yang mendukung RUU tersebut di tingkat Senat berujar telah bekerja dengan pengecer untuk mengatasi kendala mereka.

“Sebagai pendukung RUU, saya telah menghabiskan 6 bulan terakhir untuk berkoordinasi dengan Dewan Ritel guna mencoba dan menemukan cara untuk memahami tantangan yang ada di lingkungan bisnis saat ini," jelas Mayer, seperti dilansir democratandchronicle.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan