Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Penerimaan Pajak Stagnan, Pemda Berencana Naikkan NJOP

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerimaan Pajak Stagnan, Pemda Berencana Naikkan NJOP

Ilustrasi.

SUKABUMI, DDTCNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berencana meningkatkan nilai jual objek pajak (NJOP) guna menggenjot penerimaan PBB.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan realisasi PBB di Kota Sukabumi masih terlalu rendah.

"KPK mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak fair dalam menerapkan pajak daerah yang berhubungan dengan PBB. Mereka mengatakan, saat ini PBB di daerah masih amat begitu rendah sekali," ujar Fahmi, dikutip Jumat (14/1/2022).

Baca Juga: Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Fahmi mengatakan dalam 5 tahun terakhir, PBB di Kota Sukabumi tidak pernah mengalami kenaikan dan juga tidak sebanding dengan pungutan-pungutan lain yang dipungut oleh pemkot.

"Jika dibandingkan dengan iuran bulanan kebersihan, keamanan, dan kematian, yang berada di wilayah saat ini komposisi total dari 3 iuran wajib di wilayah, sudah berada pada kisaran Rp100.000 perbulan, sedangkan PBB hanya Rp100.000 pertahun," ujar Fahmi seperti dilansir mbinews.id.

PBB sebagai salah satu jenis pajak, ujar Fahmi, masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dan menjadi andalan dalam menyokong pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: Kinerja Pajak Hiburan Naik 196,93%, Begini Kata Sri Mulyani

Saat ini, PAD Kota Sukabumi tercatat mencapai Rp300 miliar. Namun, senilai Rp250 miliar dari PAD tersebut justru berasal dari rumah sakit daerah. Dengan demikian, hanya tersisa Rp50 miliar yang bisa digunakan oleh Pemkot Sukabumi untuk pembangunan.

"Pendapatan yang berasal dari rumah sakit, harus kembali lagi ke rumah sakit. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya penyesuaian NJOP nantinya bisa membantu PAD yang ada saat ini meskipun hanya berada pada kisaran Rp8 miliar," ujar Fahmi.

Dengan penyesuaian NJOP, Kota Sukabumi diharapkan tidak terus bergantung dengan dana transfer dari pusat dan juga provinsi yang terus mengalami penurunan.

Baca Juga: Gara-Gara Ini, Penerimaan PBB Sektor Perkebunan Berpotensi Tergerus

Bila wajib pajak keberatan dengan rencana kenaikan NJOP, Fahmi bersedia untuk menerima masukan.

"Kenaikan NJOP yang berlangsung nantinya itu akan dilakukan setelah melalui proses pengkajian dan kenaikan itu juga tidak serta merta disamaratakan. Contohnya, meskipun sama-sama rumah di pinggir jalan NJOP tidak berarti akan sama, karena nanti akan ada kajian juga terkait hal tersebut," ujar Fahmi. (sap)

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! Program Bayar Pajak Tanpa Denda Dimulai
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, PAD, penerimaan daerah, PBB, BPHTB, Sukabumi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 13:00 WIB
KOTA TANJUNGPINANG

Kejar Setoran, Jatuh Tempo Pembayaran PBB Dimajukan

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Sabtu, 14 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA SEMARANG

Hanya Sampai Akhir Mei! Pemkot Semarang Berikan Diskon PBB 10%

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian