Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Penerimaan Pajak Bakal Dipenuhi Lewat Penindakan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerimaan Pajak Bakal Dipenuhi Lewat Penindakan Pajak

Menteri Keuangan Yordania Mohamad Al-Ississ. (Foto: Twiiter @AUC The American University in Cairo)

AMMAN, DDTCNews - Pemerintah Yordania berkomitmen untuk tidak meningkatkan tarif pajak di tengah pandemi Covid-19, kendati kondisi keuangan negara menghendakinya.

Menteri Keuangan Yordania Mohamad Al-Ississ mengatakan pendapatan negara bakal dipenuhi lewat penindakan atas praktik pengelakan pajak. Dalam melaksanakan penindakan dan penagihan tersebut, pemerintah berkomitmen menjaga kerahasiaan dari informasi wajib pajak.

"Penindakan yang kami lakukan tidak dilakukan secara acak. Penindakan yang kami lakukan berlandaskan pada penelitian yang tidak diskriminatif," ujar Al-Ississ, dikutip Kamis (30/7/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Sepanjang semester I/2020, Al-Ississ mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan atas 643 wajib pajak yang ditengarai melakukan praktik pengelakan pajak.

Dari 643 wajib pajak tersebut, sebanyak 306 wajib pajak telah merespons permintaan keterangan dari otoritas pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Ada pula 103 wajib pajak yang setelah proses audit diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP untuk pertama kalinya.

Lebih lanjut, terdapat 144 wajib pajak yang masih melewati proses penyelesaian proses audit. Terakhir, terdapat 90 wajib pajak yang tidak menyetujui temuan otoritas pajak dan membawa temuan tersebut ke pengadilan.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Langkah audit atas praktik pengelakan pajak secara nasional ini dilakukan karena otoritas pajak menemukan adanya nominal pajak yang belum terpungut oleh otoritas akibat praktik pengelakan pajak mencapai JOD371 juta.

Al-Ississ menekankan proses audit dan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak dilakukan secara transparan. Wajib pajak yang tidak menyetujui ketetapan pajak dari otoritas pajak dimungkinkan untuk menyelesaikan temuan audit melalui jalur persidangan.

Lebih lanjut, seperti dilansir zawya.com, ia juga mendorong wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya dalam rangka menciptakan distribusi beban pajak yang lebih adil secara nasional.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Ke depan, dana yang terkumpul dari investigasi pajak besar-besaran ini bakal dialokasikan untuk mendanai program-program prioritas seperti subsidi roti dan mengembangkan pelayanan pendidikan serta kesehatan. (Bsi)

Topik : Yordania, covid-19, kebijakan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 15:05 WIB
INGGRIS
Kamis, 17 September 2020 | 13:45 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 17 September 2020 | 11:40 WIB
PRESIDEN JOKO WIDODO:
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG