PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB
Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Ilustrasi.

SAMARINDA, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Timur mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur 1/2024.

Perda tersebut merupakan aturan pelaksana Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain itu, perda tersebut dirilis untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

“Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” bunyi salah satu pertimbangan perda itu, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Baca Juga:
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025

Perda Provinsi Kalimantan Timur 1/2024 memuat tarif atas 7 jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Pertama, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif PKB untuk kendaraan pribadi berlaku secara progresif tergantung jumlah kepemilikan kendaraan.

  • 0,8% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama;
  • 0,9% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua;
  • 1,0% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga;
  • 1,1% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor keempat; dan
  • 1,2% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan/atau alamat yang sama.

Sementara itu, tarif PKB 0,5% dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat/TNI/Polri, dan pemerintah daerah.

Baca Juga:
Apa Itu Formulir 1721-B1?

Kedua, tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 8%. Selain itu, ada tarif BBNKB 3% yang berlaku untuk kendaraan bemotor pemerintah pusat, pemerintah daerah/TNI/Polri.

Ketiga, tarif pajak alat berat (PAB) atau pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat ditetapkan 0,2%. Keempat, tarif pajak air permukaan (PAP) ditetapkan 10%. Kelima, tarif pajak rokok ditetapkan 10% dari cukai rokok.

Keenam, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) ditetapkan sebesar 7,5%. Untuk kendaraan umum dikenakan tarif PBBKB lebih rendah, yaitu 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi. Artinya, tarif PBBKB untuk kendaraan umum adalah 3,75%.

Baca Juga:
Banyak SPT Lebih Bayar, KPP Beri Edukasi soal Pengembalian Pendahuluan

Ketujuh, tarif opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 25% dari pajak MBLB terutang. Secara umum, ketentuan dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur 1/2024 ini berlaku mulai 4 Januari 2024.

Namun, khusus ketentuan terkait dengan PKB, BBNKB, dan opsen pajak MBLB, baru berlaku mulai 5 Januari 2025. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya