Berita
Rabu, 23 September 2020 | 17:12 WIB
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Rabu, 23 September 2020 | 16:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:30 WIB
DKI JAKARTA
Review
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Fokus
Literasi
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:51 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 23 September 2020 | 13:30 WIB
PENEGAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Komunitas
Rabu, 23 September 2020 | 13:19 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 23 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemerintah Kota Depok Kerek Tarif Pajak Air Tanah

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Kota Depok Kerek Tarif Pajak Air Tanah

Ilustrasi.

DEPOK, DDTCNews – Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menaikkan tarif pajak air tanah dari Rp500/meter kubik menjadi Rp4.000 hingga Rp18.000/meter kubik.

Kenaikan tarif pajak air tanah itu dilakukan untuk melindungi masyarakat akan ketersediaan air tanah. Pasalnya, tarif pajak yang tinggi diharapkan membuat pelaku usaha yang melakukan penyodatan air tanah berkurang dan beralih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

"Saat ini terdapat 130 badan usaha yang menggunakan air tanah di Kota Depok. Namun, tarif pajak yang dibebankan kepada setiap badan usaha berbeda-beda, tergantung letak geografisnya," jelas Endra, Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jumat (3/1/2020)

Baca Juga: Buat Warga Jakarta! Bayar Pajak PBB Kini Sudah Bisa Lewat Gopay

Kenaikan tarif pajak air tanah, sambung Endra, dilakukan untuk mengkerek penerimaan pajak daerah. Endra menambahkan kenaikan pajak air tanah itu sudah berlaku sejak Agustus 2019.

Sementara itu, Imas Dyah Pitaloka, Manajer Pemasaran PDAM Tirta Asasta menyatakan PDAM siap melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Depok. Tidak hanya itu, PDAM berujar akan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pengunaan air tanah karena dapat merusak lingkungan.

Lebih lanjut, Imas menyebut sebagian bangunan apartemen, mal, tempat usaha, dan perkantoran di sepanjang Jalan Raya Margonda masih menggunakan air tanah. Untuk itu, adanya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong warga agar mengurangi penggunaan air tanah.

Baca Juga: Pemberian Subsidi Dikaji, BPHTB Rencananya Bisa Jadi 0%

“Kami terus berupaya melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Komitmen tersebut dibuat agar warga Kota Depok dapat beralih dari penggunaan air tanah yang secara terus menerus," ujar Imas, seperti dilansir ayobandung.com.

Adapun pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri berari air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Secara lebih terperinci, yang menjadi objek dari pajak ini adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Sementara yang menjadi subjek dan wajib pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan.

Baca Juga: 13 Cara Pemprov Genjot Setoran Pajak, Salah Satunya Gandeng Minimarket

Pajak ini dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Lebih lanjut, DPP pada pajak ini mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor dari jenis, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, hingga tingkat kerusakan.

Kuasa pemungutan pajak air tanah berada di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini berbeda dengan wewenang pemungutan pajak air permukaan yang berada di tingkat provinsi. Hal ini lantaran posisi air permukaan – misalnya sungai – yang bisa berada di lintas kabupaten atau kota. (kaw)

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Wajib Pajak, Program Lunamaya Diluncurkan
Topik : pajak daerah, pajak air tanah, Kota Depok
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 September 2020 | 10:19 WIB
KABUPATEN SIDOARJO
Sabtu, 12 September 2020 | 15:01 WIB
KOTA METRO
Sabtu, 12 September 2020 | 09:01 WIB
KOTA BOGOR
Jum'at, 11 September 2020 | 17:45 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:12 WIB
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 16:58 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:30 WIB
DKI JAKARTA
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 23 September 2020 | 15:43 WIB
LATVIA
Rabu, 23 September 2020 | 15:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA