KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim Harga Beras Bakal Turun Pertengahan Bulan Ini

Muhamad Wildan | Minggu, 03 Maret 2024 | 15:00 WIB
Pemerintah Klaim Harga Beras Bakal Turun Pertengahan Bulan Ini

Ilustrasi. Pedagang menata karung berisi beras sebelum dijual di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis tren harga beras di tingkat konsumen akhir bakal turun dalam waktu 2 hingga 3 pekan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga beras akan segera turun sejalan dengan penurunan harga gabah kering panen (GKP) di level petani. Saat ini, harga GKP sedang mengalami penurunan secara bertahap sejak pekan kedua Februari 2024.

"Saat ini, harga gabah kering panen di tingkat petani sudah sekitar Rp7.100 per kilogram. Artinya, jika harga gabah itu sudah turun dari Rp8.600 ke Rp7.100 per kilogram dalam 2 - 3 pekan maka harga beras akan terkoreksi signifikan," katanya, dikutip pada Minggu (3/3/2024).

Baca Juga:
Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Dalam beberapa waktu terakhir ini, harga beras tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan adanya defisit stok beras dalam 8 bulan terakhir serta kenaikan ongkos produksi seperti biaya pupuk, benih, sewa lahan, upah pekerja, dan lain-lain.

"Kalau lihat, tahun 2023 surplus hanya 340.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional itu 2,5-2,6 juta ton per bulan. Pada saat produksi demikian, persaingan mendapatkan GKP itu berebut di tingkat petani," tutur Arief.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), defisit beras pada Januari dan Februari 2024 mencapai 2,8 juta ton. Akibat hal tersebut, pemerintah mau tidak mau harus mengimpor beras guna mengamankan cadangan beras pemerintah (CBP).

Baca Juga:
Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…

Guna menjaga stabilitas harga beras, Bapanas telah menetapkan stok beras minimal yang dikelola Perum Bulog adalah sebanyak 1,2 juta ton. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah meminta Bulog untuk terus menambah stok hingga 3 juta ton.

Dengan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang mumpuni, pemerintah bakal lebih leluasa dalam melakukan intervensi. Namun, penguatan stok CPP harus mengutamakan produksi dalam negeri. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah