Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Kaji Ulang Aturan Tax Allowance dan Tax Holiday

0
0
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 mengenai tax allowance dan tax holiday, guna mempermudah investor masuk ke Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan regulasi yang berkaitan dengan tax allowance dan tax holiday akan dikaji terlebih dulu sebelum direvisi.

"Kami akan perjelas definisi dan cakupan dari PP tersebut. Kita ini kan rule base-ya, jadi kami evaluasi PP itu kalau memang perlu direvisi," ujarnya seusai rapat koordinasi di Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/4).

Baca Juga: Berbagai Insentif Fiskal Tetap Dikucurkan Tahun Depan, Ini Alasannya

Mardiasmo mengatakan evaluasi terhadap aturan tax allowance dan tax holiday dilakukan secara berkala sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam menarik investasi di tataran internasional, termasuk mengevaluasi Peraturan Menteri dan Kepala BKPM.

"PP-nya kan sebenarnya dari tanggal 6 April 2015. Dalam PP itu kan mengatakan harus dievaluasi setiap dua tahun. Nah, itu ditentukan perlu dievaluasi atau tidak. Sudah dua tahun kan PP ini berlaku. Kalau sudah 2 tahun, dan kalau sudah ada pengajuan-pengajuan untuk supaya meng-attrack investor, maka PP harus jelas aturannya," tuturnya.

Mardiasmo mengakui ada beberapa tahapan dalam membenahi PP 18/2015, namun hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan keputusan untuk merevisi atau tidak. Untuk itu, pembahasan evaluasi aturan tax allowance dan tax holiday perlu berkoordinasi di bawah Kemenko Perekonomian. 

Baca Juga: Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

"Artinya kalau dimungkinkan ya secepatnya direvisi, sekarang lagi digodog. Adanya perubahan atau revisi PP agar cakupannya diperjelas, sehingga tidak multitafsir di dalam mengimplementasikan. Tetapi syarat-syarat didalamnya seperti keharusan ekspor, jumlah tenaga kerjanya, kandungan lokalnya berapa, itu tidak bisa dinegosiasi," ucapnya.

Dia melanjutkan, sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan tax allowance dan tax holiday. Namun pemerintah belum memutuskan untuk menetapkan aturan tersebut. "Banyak tapi kita juga harus selektif kan. Oleh karena itu, satu-satu harus kita perjelas lagi, karena ada beberapa case-kan," pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Soal Insentif Pajak Riset & Vokasi, Darmin: Semester Ini Bisa Selesai

"Kami akan perjelas definisi dan cakupan dari PP tersebut. Kita ini kan rule base-ya, jadi kami evaluasi PP itu kalau memang perlu direvisi," ujarnya seusai rapat koordinasi di Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/4).

Baca Juga: Berbagai Insentif Fiskal Tetap Dikucurkan Tahun Depan, Ini Alasannya

Mardiasmo mengatakan evaluasi terhadap aturan tax allowance dan tax holiday dilakukan secara berkala sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam menarik investasi di tataran internasional, termasuk mengevaluasi Peraturan Menteri dan Kepala BKPM.

"PP-nya kan sebenarnya dari tanggal 6 April 2015. Dalam PP itu kan mengatakan harus dievaluasi setiap dua tahun. Nah, itu ditentukan perlu dievaluasi atau tidak. Sudah dua tahun kan PP ini berlaku. Kalau sudah 2 tahun, dan kalau sudah ada pengajuan-pengajuan untuk supaya meng-attrack investor, maka PP harus jelas aturannya," tuturnya.

Mardiasmo mengakui ada beberapa tahapan dalam membenahi PP 18/2015, namun hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan keputusan untuk merevisi atau tidak. Untuk itu, pembahasan evaluasi aturan tax allowance dan tax holiday perlu berkoordinasi di bawah Kemenko Perekonomian. 

Baca Juga: Soal Insentif Pajak Vokasi & Litbang, Ini Kata BKF

"Artinya kalau dimungkinkan ya secepatnya direvisi, sekarang lagi digodog. Adanya perubahan atau revisi PP agar cakupannya diperjelas, sehingga tidak multitafsir di dalam mengimplementasikan. Tetapi syarat-syarat didalamnya seperti keharusan ekspor, jumlah tenaga kerjanya, kandungan lokalnya berapa, itu tidak bisa dinegosiasi," ucapnya.

Dia melanjutkan, sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan tax allowance dan tax holiday. Namun pemerintah belum memutuskan untuk menetapkan aturan tersebut. "Banyak tapi kita juga harus selektif kan. Oleh karena itu, satu-satu harus kita perjelas lagi, karena ada beberapa case-kan," pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Soal Insentif Pajak Riset & Vokasi, Darmin: Semester Ini Bisa Selesai
Topik : insentif pajak, tax allowance, tax holiday
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI