Pemerintah Guyur Banyak Bansos, Jokowi Klaim Tak Ada Motif Politik

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim banyaknya guyuran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam beberapa bulan terakhir ini bukanlah keputusan pemerintah sendiri.

Seluruh bansos yang diberikan, baik itu bantuan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT), sudah disetujui oleh partai-partai melalui mekanisme politik di DPR.

"Itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu, mekanisme kenegaraan kita tidak seperti," katanya dikutip dari vide yang diunggah di media sosial, Jumat (2/2/2024).

Jokowi menuturkan bantuan pangan dalam bentuk beras dikucurkan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat sekaligus untuk merespons lonjakan harga beras yang terjadi di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Bantuan pangan beras telah dikucurkan sejak September 2023. Dengan demikian, bantuan tersebut tidak dilatarbelakangi oleh faktor politik. Sementara itu, BLT diberikan sebagai respons atas kemarau panjang akibat El Nino.

"Sudah dari dulu, sudah dari September bantuan pangannya. Untuk BLT, ini untuk memperkuat daya beli masyarakat," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) telah dikucurkan oleh pemerintah sejak September 2023. Bantuan tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintah hingga Juni 2024.

Sementara itu, BLT El Nino telah diberikan oleh pemerintah sejak November 2023 senilai Rp200.000 per bulan. Tahun lalu, BLT El Nino langsung diberikan untuk 2 bulan sehingga setiap KPM langsung menerima dana senilai Rp400.000.

Tahun ini, pemerintah akan mengucurkan BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp200.000 per bulan. BLT ini akan disalurkan untuk 3 bulan sekaligus pada Januari hingga Maret 2023. Dengan demikian, setiap KPM akan langsung menerima BLT senilai Rp600.000. (rig)