AUSTRALIA

Pemerintah Diminta Majukan Rencana Pemangkasan Pajak Jadi 2020

Redaksi DDTCNews | Rabu, 25 September 2019 | 11:54 WIB
Pemerintah Diminta Majukan Rencana Pemangkasan Pajak Jadi 2020

Ilustrasi. 

CANBERRA, DDTCNews – Tekanan kepada pemerintah federal meningkat. Pemerintah diminta memajukan rencana pemangkasan pajak yang semula pada 2022 menjadi tahun depan.

Nathan Lim, Kepala Manajemen Penelitian Morgan Stanley berpendapat ada lebih dari 50% peluang bahwa pemotongan pajak tersebut akan dilaksanakan pada tahun depan. Langkah ini akan memberikan tambahan ribuan dolar kepada jutaan orang Australia.

“Pemangkasan pajak baru-baru ini hingga 1.080 dolar Australia [sekitar Rp10,3 juta] per orang – saat ini sedang dibayar sekaligus melalui pengembalian pajak – dilakukan terhadap lebih dari 10 juta warga Australia dan menelan biaya pemerintah 7 miliar dolar Australia [sekitar Rp66,9 triliun],” katanya.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Pada pemotongan pajak di fase kedua nanti pasti akan menelan biaya lebih dari 3 kali lipat. Hal ini termasuk kenaikan batas atas tarif pajak marjinal 32,5% dari 90.000 menjadi 120.000 dolar Australia. Selain itu, ada kenaikan 19% batas atas tarif pajak dari 37.000 ke 45.000 dolar Australia.

Mr Lim mengungkapkan bahwa pemotongan pajak penghasilan tersebut memang dibutuhkan Negeri Kanguru karena pertambangan dan konstruksi sudah tidak lagi menjadi tren di negara tersebut. Selain itu, tingkat pengangguran kemungkinan akan naik.

Selain itu, Morgan Stanley memperkirakan pemerintah federal akan = mengajukan pemotongan pajak lebih awal sebagai bentuk dan upaya pemerintah untuk memberi stimulus terhadap perekonomian di Australia.

Baca Juga:
Ada Piutang Pajak Rp 346 Triliun, Otoritas ini Gencarkan Penagihan

Pemerintah Federal sebenarnya merencanakan untuk memajukan pemotongan pajak, tetapi terdapat beberapa kendala dari sisi politik. Dari pertimbangan politik, penundaan lebih dipilih meskipun ada latar belakang ekonomi yang cukup kuat.

Kepala Ekonom BetaShares David Bassanese mengungkapkan sebenarnya hal tersebut merupakan ide yang bagus karena lebih awal melaksanakan pemotongan akan lebih baik karena kasus perekonomian tersebut harus disoroti.

“Akan tetapi ada hambatan politik sehingga peluang pembahasan rencana baru bisa dieksekusi mendekati Pemilu,” katanya, seperti dilansir news.com.au. (MG-avo/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024

Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024

Kurs Pajak Hari Ini: Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Menguat

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya