BERITA TERKINI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah resmi membebaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga sosial, serta lembaga keagamaan dari pajak penghasilan melalui UU Cipta Kerja.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hasil pertimbangan dari situasi saat ini.
"Lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji, lembaga sosial, keagamaan dibebaskan atau dikecualikan dari pajak penghasilan," katanya dalam sidang paripurna DPR RI, Senin (6/10/2020).
Pada Pasal 111 UU Cipta Kerja yang mengubah UU Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah mengecualikan 16 penghasilan dari objek pajak, atau bertambah dari sebelumnya sebanyak 13 penghasilan.
Tambahan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak tersebut di antaranya dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK).
Kemudian, penghasilan yang berasal dari sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK.
Selain itu, keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai pengganti sahamnya juga dikecualikan dari objek pajak dengan syarat.
Syarat tersebut antara lain pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetor; pengalihan tersebut diberitahukan kepada Dirjen Pajak; dan pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin.
Airlangga berharap tambahan pembebasan beberapa objek pajak dari PPh tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19.
"Semoga undang-undang ini akan bermanfaat besar, mendorong pemulihan ekonomi, membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," ujarnya. (rig)
