Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah agar Aktif Cegah Pengelakan Pajak oleh Tenaga Profesional

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah agar Aktif Cegah Pengelakan Pajak oleh Tenaga Profesional

Kantor pusat OECD di Paris, Perancis. (Foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) meminta setiap negara meningkatkan usaha mencegah, mendeteksi, menindak praktik pengelakan pajak yang difasilitasi tenaga profesional sektor perpajakan, keuangan, dan hukum (professional enablers).

Pada laporan OECD terbaru berjudul Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes, tenaga profesional pada sektor keuangan disebut turut berperan serta dalam praktik pengelakan pajak.

"Kejahatan kerah putih seperti pengelakan pajak, suap, dan korupsi biasa disembunyikan melalui struktur legal dan keuangan yang kompleks. Hal ini difasilitasi pengacara, notaris, akuntan, dan institusi keuangan, dan tenaga profesional lain," tulis OECD dalam keterangan resmi, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Wajib Pajak Punya Rekening di Luar Negeri Masuk Radar Pengawasan

OECD mencatat sesungguhnya tenaga profesional pada sektor keuangan sudah mematuhi ketentuan yang berlaku. Hanya, masih ada sebagian kecil tenaga profesional yang membantu kliennya untuk menipu pemerintah dan mengelak dari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Dalam kasus yang sedikit ini, masih dari laporan tersebut, peran tenaga profesional sangat krusial dalam menutupi tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya.

Apabila terus berlanjut, pengelakan pajak yang dibantu oleh tenaga profesional ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan yang berlaku serta menciptakan unlevel playing field antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.

Baca Juga: Urgensi Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

"Tenaga profesional membantu pengelak pajak menyembunyikan identitasnya melalui perusahaan cangkang dalam struktur legal. Kami akan bantu pemerintah meningkatkan kemampuan menindak mereka," ujar Deputi Direktur Centre of Tax Policy and Administration OECD Grace-Perrez Navarro.

Pada laporan terbaru OECD tersebut, terdapat beberapa strategi yang perlu diterapkan oleh negara untuk menekan praktik pengelakan pajak yang turut dibantu oleh tenaga profesional ini.

Menurut OECD, pertama, pemeriksa tindak pidana perpajakan harus dibekali dengan kemampuan untuk mendeteksi tenaga profesional yang beroperasi pada yurisdiksi masing-masing.

Baca Juga: Kebijakan Pajak Trump Perparah Praktik Penghindaran Pajak

Kedua, pemeriksa perlu dibekali dukungan hukum yang kuat untuk mengidentifikasi, menuntut, dan menindak tenaga profesional yang turut membantu pengelakan pajak.

Ketiga, pemerintah perlu menerapkan strategi pencegahan dengan pendekatan multidisipliner dan menerapkan pendekatan penegakan hukum yang tegas.

Keempat, otoritas yang berwenang harus secara maksimal memanfaatkan informasi, intelijen, dan kewenangan pemeriksaan yang ada untuk mencegah praktik pengelakan pajak yang difasilitasi tenaga profesional sektor keuangan lintas negara.

Baca Juga: Pakai Data Panama Papers, Otoritas Kumpulkan Penerimaan Pajak

Kelima, pemerintah perlu menunjuk seorang pemimpin instansi yang dapat bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. (Bsi)

Topik : laporan OECD, penghindaran pajak, pengelakan pajak, tanaga profesional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 11:30 WIB
BELANDA
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)