Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Pembuktian Dokumen Transaksi Jasa Afiliasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Pembuktian Dokumen Transaksi Jasa Afiliasi

Pertanyaan:

Saat ini perusahaan kami menerima pemberian jasa manajemen dari induk perusahaan, di mana induk perusahaan tersebut hanya menyediakan jasa kepada perusahaan afiliasi saja. Untuk membuktikan pemberian jasa oleh perusahaan induk telah benar-benar terjadi dan memberikan manfaat kepada kami, maka dokumen serta informasi apa yang kami perlu persiapkan untuk mendukung hal tersebut? Terima kasih.

Ronald, Jakarta

Jawaban:

TERIMA kasih Bapak Ronald atas pertanyaannya. Dalam dunia bisnis saat ini, memang banyak grup perusahaan yang memiliki satu entitas khusus yang dapat memberikan layanan jasa secara terpusat untuk seluruh anak perusahaan yang berada pada dalam satu payung grup yang sama.

Tujuan dari layanan jasa secara terpusat tersebut salah satunya adalah untuk menciptakan efisiensi serta sinergi grup usaha. Oleh karena itu, tentunya akan terjadi suatu transaksi pemberian dan pemanfaatan jasa antarpihak afiliasi.

Terkait hal ini, OECD Guidelines 2010 menekankan dua hal penting dalam analisis kewajaran transaksi jasa antarpihak afiliasi, salah satunya mengenai penentuan eksistensi jasa. Dengan kata lain, apakah jasa benar-benar telah dilakukan oleh penyedia jasa, dan apakah jasa yang disediakan tersebut memberikan manfaat bagi penerima jasa.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk Surat Edaran No. SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang menyebutkan bahwa untuk memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa yang diberikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

  1. proses latar belakang kebutuhan atas jasa;
  2. proses penunjukan penyedia jasa termasuk kualifikasi penyedia jasa;
  3. proses negosiasi terkait kompensasi;
  4. proses dan hasil penyediaan jasa; dan
  5. pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa jenis dokumen atau informasi untuk mempertahankan argumentasi bahwa jasa yang diberikan oleh perusahaan induk telah benar-benar terjadi dan telah memberikan manfaat, yaitu:

  1. Perjanjian atas pemberian/pemanfaatan jasa antara perusahaan induk dan perusahaan afiliasi. Dalam perjanjian tersebut dijabarkan jenis jasa apa saja yang disediakan, kebijakan-kebijakan dalam transaksi, serta mekanisme penentuan biaya yang dibebankan kepada penerima jasa (allocation key atas penyediaan jasa untuk masing-masing aktivitas jasa yang diberkan serta besaran nilai mark-up atas penyediaan jasa tersebut);
  2. Perjanjian bahwa pemberi jasa bersedia untuk membuka seluruh informasi biaya-biaya terkait dengan pemberian jasa. Tujuannya untuk membuktikan seluruh biaya-biaya terkait dengan pemberian jasa kepada penerima jasa adalah benar dan telah dialokasikan sesuai dengan fakta serta perjanjian. Alternatif lainnya adalah pemberi jasa juga dapat mempersiapkan Agreed Upon Procedure (AUP) yang dapat dipergunakan sebagai bukti terkait dengan biaya-biaya atas aktivitas pemberian jasa;
  3. Uraian serta struktur organisasi pemberi dan penerima jasa;
  4. Uraian peran, tanggung jawab serta kualifikasi pekerjaan antara pemberi jasa dan penerima jasa. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya duplikasi aktivitas di dalam perusahaan penerima jasa serta untuk membuktikan pemberi jasa merupakan pihak yang memiliki kapabilitas untuk memberikan jasa;
  5. Dokumentasi atas dasar tagihan pemberian jasa berupa catatan waktu pengerjaan atau laporan;
  6. Dokumen hasil pemberian jasa misalnya berupa laporan tertulis dalam bentuk analisis, opini, pemberian saran (advice), Minutes of Meeting, analisis perbaikan kinerja operasional atau administrasi sebelum dan sesudah adanya pemberian/ pemanfaatan jasa.

Semoga penjelasan di atas dapat membantu Bapak dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan pembuktian atas transaksi pemberian dan pemanfaatan jasa. ()

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, transfer pricing, transaksi jasa afiliasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 16 April 2020 | 15:30 WIB
KONSULTASI
Kamis, 16 April 2020 | 13:31 WIB
KONSULTASI
Rabu, 15 April 2020 | 17:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 14 April 2020 | 12:10 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR