Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Pemberian Insentif Pajak Berlanjut Tahun Depan, Ini Permintaan DPR

A+
A-
4
A+
A-
4
Pemberian Insentif Pajak Berlanjut Tahun Depan, Ini Permintaan DPR

Ilustrasi. Deretan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis (7/5/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan sejumlah catatan mengenai rencana kebijakan pendapatan negara untuk RAPBN 2021.

Anggota Banggar DPR RI Muhammad Nasir Djamil membacakan laporan hasil panitia kerja (Panja) A, yang salah satunya menyoroti rencana pemerintah melanjutkan insentif pajak. DPR meminta pemerintah memperhatikan risiko penurunan tax ratio akibat pemberian insentif yang berlebihan.

“Agar pemerintah melakukan evaluasi atas dampak insentif pajak sehingga tidak berdampak pada tax ratio pada tahun berikutnya," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Aturan Soal Pemungutan Pajak Galian C Disoal, Ada Apa?

Di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Nasir mengatakan Panja juga meminta pemerintah menyiapkan langkah yang extraordinary untuk mengantisipasi efek penurunan penerimaan pajak agar defisit anggaran segera menurun.

Dalam menetapkan target penerimaan pajak, Panja memberi catatan agar pemerintah memperhatikan kebijakan sektoral dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi. Pemerintah diminta rutin menyampaikan kendala yang dihadapi Ditjen Pajak (DJP).

"Agar pemerintah menyampaikan kendala yang dihadapi Ditjen Pajak dalam membangun basis data dan sistem inti administrasi perpajakan, serta sistem pendukung operasional administrasi perpajakan," ujarnya.

Baca Juga: Fasilitas PPh Pasal 21 untuk Pegawai RS Selama Pandemi Covid-19

Pada 2021, pemerintah menargetkan tax ratio sebesar 9,3% hingga 9,68% terhadap PDB. Sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan pada 2021.

Sejumlah langkah yang akan diambil antara lain melanjutkan pemberian insentif perpajakan pada pelaku usaha terdampak pandemi, melakukan relaksasi prosedur perpajakan, dan menyempurnakan peraturan perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Efek Corona, Menitipkan Anak Bisa Bebas Pajak dan Dapat Subsidi
Topik : penerimaan pajak, insentif pajak, DPR, Banggar, DPR, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:59 WIB
PMK 96/2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 10:38 WIB
PMK 96/2020
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK