Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pembahasan RUU KUP Masuk dalam Renstra DJP

A+
A-
1
A+
A-
1
Pembahasan RUU KUP Masuk dalam Renstra DJP

Kantor pusat Ditjen Pajak. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali akan membahas Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) pada 2020-2024, sebagai telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.

Rencana itu tercantum dalam Matriks Kerangka Regulasi DJP 2020-2024 pada Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020-2024. Salah satu turunan RUU KUP tersebut menyebut perubahan istilah wajib pajak menjadi pembayar pajak.

"Untuk memberikan landasan hukum mengenai pemberian atau penghapusan nomor identitas pembayar pajak sebagai akibat perubahan terminologi 'wajib pajak' menjadi 'pembayar pajak'," tulis DJP dalam renstra, dikutip Jumat (18/9/2020).

Baca Juga: Renstra DJP 2020—2024, Download Aturannya di Sini

Selain aturan tersebut, ada beberapa rancangan peraturan yang akan disusun Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP sebagai turunan dari RUU KUP yang menggunakan istilah pembayar pajak sebaga ganti wajib pajak.

Rancangan peraturan yang menggunakan terminologi pembayar pajak itu antara lain pemindahan tempat terdaftar pembayar pajak, penunjukan dan pengawasan wakil pembayar pajak, kuasa pembayar pajak, dan penghentian penyidikan pajak atas pembayar pajak.

Seperti diketahui, rencana pergeseran terminologi dari wajib pajak menjadi pembayar pajak sudah tertulis dalam RUU KUP. Istilah wajib pajak ditinggalkan karena lebih menekankan pada unsur kewajiban dan kurang mencerminkan penghargaan bagi masyarakat dalam membayar pajak.

Baca Juga: Cash Receipt System Masuk Dalam Daftar Rencana Strategis, Ini Kata DJP

"Terminologi wajib pajak dianggap memberikan kesan sebagai keberlanjutan dari sistem kolonial," bunyi Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik RUU KUP yang diunggah oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam situs resminya.

Merujuk pada renstra, UU KUP perlu direvisi untuk menciptakan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan setelah kebijakan amnesti pajak. Melalui RUU KUP, prinsip pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diusahakan lebih mudah, murah, cepat, dengan berbasis teknologi informasi.

RUU KUP telah diserahkan pemerintah ke DPR pada Maret 2016, sebelum UU Pengampunan Pajak disetujui. Namun, RUU KUP akhirnya tidak dibahas lebih lanjut, sampai sekarang. (Bsi)

Baca Juga: Gantikan UU PPN, RUU Pajak atas Barang dan Jasa Disusun

Topik : RUU KUP, Renstra DJP, pembayar pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 07 Juni 2018 | 11:30 WIB
AGENDA REFORMASI
Sabtu, 19 Mei 2018 | 11:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 15 Mei 2018 | 17:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 15 Mei 2018 | 16:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG