Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemanfaatan Dana PEN 32,4%, Sri Mulyani Terus Lakukan Pengawasan

A+
A-
2
A+
A-
2
Pemanfaatan Dana PEN 32,4%, Sri Mulyani Terus Lakukan Pengawasan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan materi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD, Senin (21/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai Rp226,63 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi hingga 18 Juni 2021 tersebut setara dengan 32,4% terhadap pagu Rp699,43 triliun. Adapun realisasi tersebut berasal dari 5 klaster anggaran PEN 2021.

“Hingga 18 Juni [2021], program PEN sudah terlaksana Rp226,63 triliun atau 32,4% dari pagu Rp699,43 triliun," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD, Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Sri Mulyani memerinci realisasi anggaran pada program kesehatan senilai Rp39,55 triliun atau 22,9% dari pagu Rp172,84 triliun. Realisasi anggaran untuk diagnostic testing dan tracing Covid-19, biaya perawatan 206.270 pasien, pemberian insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta pengadaan obat dan alat pelindung diri.

Anggaran kesehatan juga digunakan untuk pengadaan 37,78 juta dosis vaksin Covid-19, pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang, serta insentif perpajakan kesehatan termasuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor vaksin.

Kemudian, realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8% dari pagu Rp148,27 triliun. Anggaran itu untuk memberikan program keluarga harapan (PKH) 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako 15,93 juta KPM, dan bantuan sosial tunai 10 juta KPM.

Baca Juga: Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selain itu, ada BLT dana desa untuk 4,81 juta KPM, kartu prakerja 2,82 juta orang, serta bantuan kuota internet 27,67 juta pelajar dan tenaga didik.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada program prioritas kementerian/lembaga senilai Rp38,10 triliun atau 29,8% dari pagu Rp127,85 triliun. Pemanfaatannya untuk program padat karya yang menyerap 699.100 tenaga kerja, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Ada pula program dukungan UMKM dan korporasi yang realisasinya baru Rp48,05 triliun atau 24,8% dari pagu Rp193,74 triliun. Pemanfaatannya yakni untuk banpres produktif ultramikro (BPUM) yang menyasar 9,8 juta usaha serta pemberian subsidi bunga penyaluran KUR senilai Rp112,8 triliun untuk 3,1 juta debitur.

Baca Juga: Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selain itu, ada imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi kredit dijamin senilai Rp15,25 triliun. Kemudian, penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM pada bank senilai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.

Adapun realisasi stimulus insentif perpajakan untuk dunia usaha senilai Rp36,02 triliun atau 63,5% dari pagu Rp56,73 triliun. Simak pula ‘Puluhan Ribu Wajib Pajak Telah Pakai Insentif, Ini Kata Sri Mulyani’. Pemerintah akan akan terus memantau perkembangan penyaluran anggaran PEN tersebut hingga akhir tahun.

“Kami terus melakukan monitoring dan juga untuk melihat efektivitas program yang ditujukan untuk bantu masyarakat," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, insentif pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Acep Cepy kusdinar

Minggu, 27 Juni 2021 | 14:10 WIB
Tolong di bantu untuk yang punya usaha tapi kreditnya macet karena pandemi corona agar bisa bangkitkan usahanya dan pulihkan ekonominya?
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 16:03 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Senin, 26 Juli 2021 | 15:01 WIB
KINERJA FISKAL

Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak, Kinerja PPh Masih Minus

Senin, 26 Juli 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN BENGKALIS

Gencarkan Penagihan Piutang Pajak, Bapenda Gandeng Kejaksaan

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah