Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Pemajakan atas Laba Usaha BUT

0

NEGARA sumber penghasilan boleh mengenakan pajak atas penghasilan dari laba usaha apabila terdapat BUT di negara sumber tersebut. Ketika di negara sumber terdapat BUT, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menghitung laba usaha dari suatu BUT?

Dalam menentukan hak pemajakan negara sumber atas laba usaha BUT, OECD Model dan UN Model mengadopsi prinsip yang berbeda. OECD Model mengadopsi prinsip ‘no force of attraction’. Berdasarkan prinsip ini, laba yang dapat  diatribusikan kepada BUT dan dikenakan pajak di negara sumber terbatas pada laba yang dihasilkan BUT dari kegiatan usaha yang dilakukan BUT tersebut saja.

Sedangkan UN Model menerapkan prinsip ‘limited force of attraction, yaitu prinsip yang memungkinkan negara sumber untuk memajaki laba dari transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat (subjek pajak luar negeri) dari BUT di negara sumber penghasilan, sepanjang transaksi tersebut sama atau serupa dengan transaksi yang dilakukan oleh BUT.

Adapun terkait dengan penghitungan laba usaha, terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam menentukan laba usaha dari BUT, yaitu: (i) pendekatan entitas yang terpisah, dan (ii) pendekatan usaha yang relevan. Dalam pendekatan usaha yang relevan, perusahaan dianggap sebagai titik pangkal permulaan secara keseluruhan. Di sisi lain, pendekatan entitas yang terpisah dimulai dengan melihat BUT-nya

Dari kedua pendekatan tersebut, OECD akhirnya memutuskan bahwa pendekatan yang diadopsi adalah pendekatan entitas yang terpisah. Pendekatan ini diperjelas dengan rumusan entitas yang terpisah secara fungsional dalam Pasal 7 OECD Model atau dikenal dengan Authorized OECD Approach (AOA).

Dalam pendekatan AOA tersebut, transaksi antara kantor pusat dan BUT harus dianalisis berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha seperti yang diterapkan dalam konteks transfer pricing.

Pemajakan atas laba usaha yang diatur melalui Pasal 7 OECD Model juga memuat rumusan mengenai eliminasi pajak berganda dalam pemajakan atas laba usaha. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (3) OECD Model memberikan mekanisme untuk menghapus pajak berganda melalui Corresponding Adjustment.

Mekanisme tersebut diterapkan dalam kasus terjadinya pajak berganda yang disebabkan oleh adanya perbedaan (koreksi) terkait atribusi laba usaha kepada BUT. Berbeda dengan OECD Model, dalam UN Model tidak terdapat mekanisme Corresponding Adjustment untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak berganda.

Sebagai ketentuan yang mengatur pemajakan atas laba usaha, ketentuan dalam Pasal 7 sangat berkaitan dengan pasal substantif  lainnya. Oleh karenanya, dalam Pasal 7 ayat (4) OECD Model dan Pasal 7 ayat (6) UN Model ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 7 ini merupakan ketentuan yang bersifat umum (lex generalis).

Dengan demikian, apabila terjadi benturan dengan pasal-pasal substantif lainnya maka pasal-pasal substantif lainnya tersebut dianggap bersifat khusus (lex specialis), sehingga pasal-pasal lainnya tersebut yang diterapkan.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
artikel terkait
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 05 Oktober 2016 | 18:03 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (25)
Kamis, 06 Oktober 2016 | 06:28 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (26)
Sabtu, 01 April 2017 | 09:50 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 16 Oktober 2018 | 09:15 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 30 September 2018 | 07:13 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 02 Juli 2018 | 07:48 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 25 Juni 2018 | 12:12 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 12 Mei 2018 | 14:59 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 07 Mei 2018 | 07:03 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 02 Mei 2018 | 12:50 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 01 April 2018 | 22:45 WIB
PERSPEKTIF
0