KAJIAN KPPOD

Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Masih Terhambat

Redaksi DDTCNews | Senin, 19 Desember 2016 | 18:18 WIB
Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Masih Terhambat

JAKARTA, DDTCNews – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) kali ini berkesempatan untuk menjabarkan sejumlah hasil analisa regulatory mapping tentang Paket Kebijakan I-XII yang dinilai masih memiliki beberapa faktor yang menghambat suksesnya tujuan paket tersebut.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan pemerintah masih perlu menerapkan beberapa langkah untuk semakin mengoptimalkan paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis guna mencapai tujuan dari paket tersebut.

“Kualitas SDM, desentralisasi dan partisipasi, kualitas regulasi, kesesuaian agenda tujuan dan aktor, serta sosialisasi ke daerah masih menjadi faktor penghambatnya. Sejumlah langkah masih bisa dilakukan pemerintah untuk semakin mempercepat pelaksanaan paket kebijakan,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).

Baca Juga:
RUU HKPD Perlu Dirancang Mampu Kurangi Ketergantungan Daerah ke Pusat

Endi mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai paket kebijakan, khususnya difokuskan pada tujuan dan perubahan regulasi. Sosialisasi ini diarahkan kepada pemda dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemda provinsi.

Selain itu,iIa menyatakan pemerintah pusat perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi paket kebijakan daerah antara kesesuaian tujuan dan perubahan regulasi. Monitoring juga evaluasi ini melibatkan K/L dan pemda provinsi.

“Partisipasi pemda sangat diperlukan dalam pembuatan paket kebijakan berikutnya, serta perlu disusun grand design reformasi kebijakan investasi daerah. Langkah tersebut masih perlu didukung oleh komitmen pemda dan penguatan SDM,” jelasnya.

Baca Juga:
KPPOD: UU Cipta Kerja Belum Fokus Benahi Administrasi Pajak Daerah

Komitmen pemda dibutuhkan agar dapat melakukan langkah inovatif debirokratisasi dan deregulasi serta melaksanakan kebijakan delegatif dari pusat. Langkah ini guna mencapai penyesuaian program dan dokumen perencanaan dengan target nasional.

Adapun penguatan SDM pada SKPD terkait dengan upaya berinovasi dalam membuat suatu kebijakan maupun program, serta pemahaman mengenai SKPD untuk berinisiatif melihat perubahan pada level nasional. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 27 Desember 2020 | 12:01 WIB UU CIPTA KERJA

KPPOD Usul Insentif Anggaran bagi Pemda yang Beri Insentif Pajak

Sabtu, 26 Desember 2020 | 13:01 WIB UU CIPTA KERJA

Soal RPP Pajak Daerah, Begini Usul KPPOD

Rabu, 23 Desember 2020 | 16:12 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

KPPOD: UU Cipta Kerja Belum Fokus Benahi Administrasi Pajak Daerah

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan

Selasa, 16 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Jangan Mepet Deadline Saat Lapor SPT Tahunan, Ini Risikonya