Berita
Minggu, 09 Agustus 2020 | 15:01 WIB
JEPANG
Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN BREBES
Minggu, 09 Agustus 2020 | 13:01 WIB
KEUANGAN NEGARA
Minggu, 09 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KOREA SELATAN
Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Pangkas Digit Rupiah, Kemenkeu Susun RUU Redenominasi

A+
A-
5
A+
A-
5
Pangkas Digit Rupiah, Kemenkeu Susun RUU Redenominasi

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana merancang dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah atau RUU Redenominasi.

Rencana ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2020-2024 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020. RUU tersebut ditargetkan selesai pada 2021 hingga 2024. Urgensi RUU Redenominasi ini untuk menyederhanakan digit rupiah yang sudah terlalu banyak.

"Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah," tulis Kemenkeu dalam renstra tersebut, dikutip Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Gaji ke-13 ASN dan Anggota TNI/Polri Tetap Kena Pajak Penghasilan

Lebih lanjut, RUU Redenominasi juga disebut akan menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tidak banyaknya digit yang terlampir pada rupiah.

Pada Matriks Kerangka Regulasi Kemenkeu 2020-2024 yang terlampir pada renstra, tertulis unit yang bertanggung jawab dalam menyusun RUU Redenominasi ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dibantu Sekretariat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal selaku unit terkait.

Berkaca pada renstra sebelumnya, yakni Renstra Kemenkeu 2015-2019, RUU Redenominasi atau yang dalam renstra lama ini disebut sebagai RUU tentang Perubahan Harga Rupiah sesungguhnya sudah terlampir dan ditargetkan selesai pada 2016.

Baca Juga: Sri Mulyani Rilis Juknis Pemberian Gaji ke-13 ASN & Anggota TNI/Polri

Meski demikian, terdapat urgensi RUU Redenominasi yang tidak dilampirkan pada Renstra Kemenkeu 2020-2024 ini. Pada Renstra Kemenkeu 2014-2019, Kemenkeu menyebut RUU ini juga mampu mewujudkan terpeliharanya daya beli.

"Agar kesinambungan perekonomian terpelihara, diperlukan jumlah uang rupiah yang cukup dan dalam pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat," tulis Kemenkeu pada renstra lama.

Kemenkeu pada Renstra Kemenkeu 2015-2019 menyebut pecahan rupiah saat ini memiliki jumlah digit yang terlalu banyak. Agar lebih efisien, perlu ada kebijakan perubahan harga mata uang melalui penyederhanaan jumlah digit tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukar. (Bsi)

Baca Juga: Burden Sharing, BI Beli Surat Utang Negara Rp82,1 Triliun

Topik : RUU Redenominasi, Kemenkeu, Renstra Kemenkeu 2020-2024
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 28 Juli 2020 | 16:33 WIB
PMK 92/2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 16:12 WIB
PMK 92/2020
Senin, 27 Juli 2020 | 15:52 WIB
PMK 92/2020
berita pilihan
Minggu, 09 Agustus 2020 | 15:01 WIB
JEPANG
Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN BREBES
Minggu, 09 Agustus 2020 | 13:01 WIB
KEUANGAN NEGARA
Minggu, 09 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 09 Agustus 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 10:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Minggu, 09 Agustus 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 09 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BELANJA SOSIAL