BERITA TERKINI
MANILA, DDTCNews – Kementerian Keuangan Filipina berharap agar paket reformasi pajak pertama yang saat ini diajukan bisa segera dilaksanakan sebelum 2018. Ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Rodrigo R. Duterte, yang meminta agar Senat dapat segera mengesahkan Undang-Undang Reformasi Perpajakan.
Sekretaris Keuangan Negara Carlos G. Dominguez III mengatakan Presiden Duterte telah menandatangani sebuah surat perintah untuk mengesahkan reformasi pajak sebagai sebuah Undang-Undang yang mendesak dan prioritas.
“Ini akan menempatkan reformasi pajak lebih cepat dari jadwal yang semula direncanakan pada Januari 2018. Diharapkan Undang-Undang Reformasi Pajak dapat segera diimplementasikan pada kuartal ketiga atau keempat tahun ini,” ujarnya, Rabu (26/7).
Paket pertama program reformasi pajak tersebut diharapkan dapat mendanai rencana perbaikan infrastruktur senilai PHP8,4 triliun atau Rp2.204,8 triliun atau setara dengan 7,1% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2022.
Duterte mengatakan RUU tersebut akan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan keuntungan dari reformasi tersebut. Menurutnya, berdasarkan RUU yang diusulkan, tarif pajak penghasilan orang pribadi akan disesuaikan untuk mengalihkan beban dari segmen pendapatan rendah ke yang berpenghasilan tinggi.
Selain itu, orang pribadi dengan penghasilan PHP250 ribu atau Rp65,6 juta setahun atau kurang juga akan dibebaskan dari membayar pajak. Di sisi lain, orang pribadi yang berpenghasilan minimal PHP5 juta atau Rp1,3 miliar per tahun akan membayar pajak sebesar PHP1,45 juta atau Rp380 juta ditambah 35% dari jumlah di luar ambang batas tersebut.
Paket reformasi pajak pertama, dilansir dalam bworldonline.com, juga memberikan beberapa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), meningkatkan pajak cukai untuk produk minyak dan mobil, memperkenalkan pajak cukai atas minuman manis, menyelaraskan tarif pajak perkebunan, dan mandat untuk memperbaiki administrasi perpajakan. (Amu)
