FILIPINA

Paket Kedua Reformasi Pajak Ditunda, Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 September 2017 | 16:06 WIB
Paket Kedua Reformasi Pajak Ditunda, Ini Alasannya

MANILA, DDTCNews – Penyerahan paket kedua dari Program Reformasi Pajak Komprehensif (CTRP) kepada Kongres yang semula ditargetkan pada kuartal keempat tahun 2017 nyatanya harus diperpanjang menjadi awal 2018.

Sekretaris Keuangan Negara Carlos Dominguez mengatakan pemindahan target yang ditetapkan oleh DOF lantaran pemerintah harus berfokus pada pertarungannya dalam pengesahan RUU reformasi pajak paket pertama dengan Senat dan Komite Bikameral (Institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar atau Majelis).

“Saya pikir kita harus menyelesaikan paket pertama terlebih dahulu sebelum kita membahas paket kedua. Sebaiknya fokus dahulu pada isu-isu terkini sebelum melakukan pembahasan yang lain. Penyerahan paket berikutnya akan dilakukan 3 bulan dari sekarang, yakni pada Januari 2018,” pungkasnya, Jumat (15/9).

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Sebelumnya, DOF menjelaskan fitur utama dari paket kedua RUU reformasi pajak akan mencakup pengurangan tarif pajak penghasilan badan menjadi 28% pada 2019 dan 25% pada 2021 dari tarif yang berlaku saat ini sebesar 30%, dan merasionalisasi insentif fiskal yang diberikan kepada sektor usaha tertentu.

“Hanya industri yang memenuhi kriteria tertentu yang masih akan menikmati insentif fiskal. Kriteria tersebut berupa kinerja, transparansi dan capaian target,” ujar Dominguez.

Paket kedua CRTP juga mengusulkan penyediaan sunset provision (suatu ketentuan mengenai program yang dibubarkan atau diakhiri pada akhir periode tertentu kecuali jika diperpanjang secara formal) atas insentif yang berlaku saat ini.

Baca Juga:
Lewat Pembebasan PPN, Filipina Dorong Obat Murah untuk Lansia

DOF menambahkan bahwa paket kedua ini akan dirancang sebagai langkah untuk menghasilkan pendapatan yang netral, karena kerugian yang diharapkan dari pajak penghasilan perusahaan yang lebih rendah akan diimbangi dengan penghapusan insentif pajak.

Sementara itu, dilansir dalam philstar.com, paket pertama CTRP yang dimuat dalam Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act (TRAIN) diperkirakan akan selesai dalam pembahasan rapat pleno pada 20 September 2017.

Namun, RUU tersebut hanya akan mengadopsi sekitar 70% dari proposal awal yang diajukan DOF dengan beberapa ketentuan dan beberapa aturan baru, seperti memperkenalkan pajak atas pendapatan dividen, produk kosmetik, dan pajak plastik.

Dominguez mengatakan DOF akan menghormati dan menerima perubahan dari proposal akhir yang telah disetujui oleh Komite Senat, namun tetap akan berusaha meyakinkan Kongres untuk menyampaikan bentuk asli RUU tersebut.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?