BERITA TERKINI
WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru pada Jumat pekan lalu mengumumkan rencana untuk memungut pajak turis mancanegara. Kebijakan yang rencananya dirilis tahun depan ini menjadi jawaban atas sumber pembiayaan pemerintah dalam membangun infrastruktur penopang kegiatan wisata.
Rencana kebijakan ini juga bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi lonjakan turis asing yang berkunjung ke negeri Kiwi dalam beberapa tahun terakhir. Data terkini hingga April 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Selandia Baru sudah mencapai angka 3,8 juta orang.
Angka ini lebih tinggi dari rata-rata kunjungan wisman dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka kunjungan wisman ke Selandia Baru berada di angka 4,5 juta orang per tahun tiga tahun ke belakang.
"Pertumbuhan yang cepat ini berdampak pada ketersediaan infrastruktur yang disediakan untuk kepentingan umum," kata Menteri Pariwisata Selandia Baru, Kelvin Davis, Jumat (15/6) dilansir The Star.
Menurutnya, lonjakan turis asing membuat pemerintah daerah kewalahan untuk menyediakan berbagai akomodasi. Oleh karena itu, butuh sumber pembiayaan baru untuk menggenjot infstruktur pendukung kegiatan pariwisata seperti fasilitas toilet hingga penyediaan lahan parkir mobil.
Adapun besaran pajak yang akan dipungut berkisar di angka NZ$ 25 hingga NZ$35 atau berkisar Rp241 ribu hingga Rp337 ribu. Pungutan tersebut akan berlaku untuk semua pengunjung internasional yang mengunjungi Selandia Baru kurang dari 12 bulan lamanya.
Melalui rencana kebijakan ini, pemerintah memproyeksikan adanya penambahan penerimaan sebesar NZ$80 juta atau setara dengan Rp771 miliar pada tahun pertama penerapan. Tambahan penerimaan pajak ini sepenuhnya akan diperuntukan bagi pembangunan sarana pariwisata dan kegiatan konservasi.
Kebijakan pajak turis ini tidak berlaku untuk negara tetangga Selandia Baru seperti Australia dan negara kepulauan di kawasan Samudera Pasifik. Selain itu, anak-anak di bawah usia 2 tahun dan orang asing yang masuk menggunakan visa khusus juga bebas dari pungutan pajak ini.
Hingga kini, pemerintah Selandia Baru tengah menampung seluruh opini publik perihal penerapan pajak turis hingga 15 Juli 2018. Konsensus diharapkan dapat dicapai pada September 2018, sehingga bisa mulai berlaku pada semester II tahun 2019. (Amu)
