Pajak Minus, Sri Mulyani: Banyak Korporasi yang Belum Sepenuhnya Sehat

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga akhir Maret 2021 terkontraksi paling dalam dibandingkan dengan kinerja pos pajak yang lain. Kinerja fiskal pada kuartal I menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (23/4/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kuartal I/2021, realisasi penerimaan pajak masih minus 5,6% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Adapun kinerja penerimaan PPh badan mengalami kontraksi sangat dalam, yakni minus 40,48%.

"Untuk PPh badan, kita akan lihat masih dalam kondisi yang sangat berat. Dibandingkan tahun lalu yang negative growth 13,5%, ini menunjukkan bahwa banyak korporasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sehat sehingga pembayaran pajaknya mengalami penurunan," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan kontraksi penerimaan PPh badan tidak hanya disebabkan pelemahan ekonomi akibat pandemi, tetapi juga pemberian insentif pajak yang diperpanjang hingga Juni 2021. Insentif itu berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dan penurunan tarif PPh badan.

Selain mengenai kinerja fiskal, terutama penerimaan pajak, ada pula bahasan tentang respons Sri Mulyani terhadap seruan pajak minimum global yang disampaikan Amerika Serikat (AS). Ada pula bahasan terkait dengan pemanfaatan insentif pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Terdampak Pandemi Covid-19

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perpanjangan waktu pemberian insentif dilakukan untuk memberi ruang pelaku usaha agar tetap bisa berproduksi di tengah pandemi. Dia menilai dunia usaha mengalami kontraksi sangat berat karena pandemi. Kondisi ini langsung berdampak pada penerimaan PPh badan.

Sri Mulyani menambahkan kontraksi penerimaan PPh badan memang telah terjadi sejak awal tahun lalu, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Secara bulanan, penerimaan PPh badan pada Maret 2021 mengalami kontraksi 41,85%, lebih dalam dibandingkan posisi Februari yang minus 31,91%. Namun, realisasi itu masih lebih baik dibandingkan dengan performa pada Januari 2021 yang minus 54,44%. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

• Sektor Usaha Utama

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha utama hingga Maret 2021 masih banyak yang minus akibat tekanan pandemi Covid-19. Hanya ada 2 sektor usaha utama yang mencatatkan pertumbuhan positif.

Pertama, sektor pertambangan dengan penerimaan pajak hingga akhir Maret 2021 tercatat tumbuh 9,29%. Kedua, sektor informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan penerimaan pajak 8,68% hingga akhir Maret 2021.

"Ini menggambarkan pemulihan ekonomi masih sangat dini tapi degupnya mulai terlihat. Kami akan lihat nanti akselerasinya insyaallah pada April," ujarnya. Simak ‘Hanya 2 Sektor Usaha Utama yang Catatkan Penerimaan Pajak Positif’. (DDTCNews)

• PPh Orang Pribadi

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh orang pribadi hingga akhir Februari 2021 mengalami kontraksi 12,51%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan masih tumbuh hingga 19,76%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi turut dipengaruhi pandemi Covid-19. Dia memperkirakan penerimaan PPh orang pribadi masih akan terus bergerak hingga periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi berakhir pada 31 Maret 2021.

"Ini nanti akan kami lihat pada akhir Maret, di mana deadline untuk SPT orang pribadi akan dikumpulkan. Nanti kami akan melihat bagaimana Covid-19 mempengaruhi orang pribadi dari segi membayar pajaknya," katanya. (DDTCNews/Kontan)

• Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya terhadap seruan AS untuk menerapkan tarif pajak minimum global pada perusahaan multinasional. Menurutnya, kebanyakan negara di dunia menghadapi ancaman erosi basis pajak karena perusahaan multinasional memilih memindahkan kantor pusatnya ke yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah.

"Kalau tidak secara global, akan ada satu negara atau yurisdiksi yang bisa mengambil advantage dengan tidak mengikuti norma," katanya. (DDTCNews/Kontan)

• Pemanfaatan Insentif

Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak sepanjang kuartal I/2021 senilai Rp14,95 triliun atau 26% dari total pagu anggaran sejumlah Rp56,72 triliun. Realisasi itu tersebar pada berbagai jenis insentif pajak.

Otoritas menyebut sekitar 286.000 wajib pajak yang mendapatkan manfaat dari insentif pajak pada kuartal I/2021. Angka terbilang besar mengingat jumlah penerima manfaat sepanjang tahun lalu hanya 464.316 wajib pajak. (DDTCNews)

• Modifikasi P3B Lewat MLI

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan telah menerbitkan 21 surat edaran (SE) dirjen pajak mengenai modifikasi pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) seiring dengan disepakatinya multilateral instrument on tax treaty (MLI).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perubahan pasal dalam P3B antara Indonesia dan negara mitra akibat MLI dapat dilihat pada naskah sintesis yang menjadi lampiran masing-masing SE.

"Modifikasi per pasal P3B oleh pasal-pasal MLI bisa lebih mudah dipahami dari naskah sintesis tersebut," ujar Neilmaldrin. (DDTCNews)

• Simpanan Pemda

Hingga Maret 2021, realisasi belanja APBD hanya sebesar Rp98,9 triliun atau 9,4% dari total belanja APBD yang dianggarkan pada tahun ini. realisasi pendapatan daerah sudah mencapai Rp139,99 triliun atau sudah 14,2% dari target pendapatan APBD secara nasional.

Banyaknya dana yang belum dipakai oleh pemda ini pun tercermin pada simpanan pemerintah daerah di perbankan per Maret 2021. Kementerian Keuangan mencatat simpanan pemda di bank per Maret 2021 sudah mencapai Rp182,33 triliun, tumbuh 11,22% dibandingkan dengan tahun lalu. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)