Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Pajak Minimum Global Gerus 2% Investasi Asing, Begini Proyeksi UNCTAD

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Minimum Global Gerus 2% Investasi Asing, Begini Proyeksi UNCTAD

Ilustrasi.

JENEWA, DDTCNews - Pemberlakuan pajak minimum global dengan tarif 15% pada tahun depan diprediksi bakal menekan penanaman modal atau investasi asing.

Dalam World Investment Report 2022 yang dirilis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), tarif pajak efektif yang ditanggung korporasi multinasional akan meningkat seiring dengan penerapan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

"Skenario baseline menunjukkan adanya potensi penurunan penanaman modal asing secara global sebesar -2%," tulis UNCTAD dalam laporannya, dikutip Jumat (10/6/2022).

Baca Juga: Penerapan Pajak Minimum Sesuai Pilar 2, Malaysia Minta Masukan Publik

Dengan berlakunya Pilar 2, dorongan bagi korporasi multinasional untuk melakukan profit shifting akan menurun. Bila korporasi multinasional memiliki anak usaha yang membayar pajak dengan tarif efektif di bawah 15%, perusahaan multinasional harus membayar top up tax di yurisdiksi domisili.

Dalam hal penerimaan pajak, baik negara maju maupun negara berkembang diekspektasikan akan mendapatkan manfaat dengan berlakunya pajak minimum global.

UNCTAD mencatat keberadaan Pilar 2 memberikan implikasi besar terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah. Sayangnya, kesadaran pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan masih rendah.

Baca Juga: Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

"Lebih dari sepertiga investment promotion agency (IPA) yang disurvei UNCTAD menyatakan belum menyadari reformasi yang terdapat pada Pilar 2. Hanya sekitar 25% yang mulai melakukan kajian atas implikasi Pilar 2," tulis UNCTAD.

UNCTAD memandang pemerintah perlu segera melakukan evaluasi kebijakan khususnya kebijakan insentif. Pasalnya, terdapat beberapa insentif yang digunakan untuk menarik investasi bakal kurang efektif untuk diberikan.

Insentif-insentif yang diperkirakan akan terdampak besar oleh pajak minimum global adalah tax holiday dan insentif pengurangan tarif pajak menjadi di bawah 15% atas aktivitas investasi.

Baca Juga: Usulan Pajak Minimum Senat AS Ditolak Industri, Tapi Didukung Ritel

Insentif yang diperkirakan tetap efektif diberikan seiring pajak minimum global antara lain insentif percepatan penyusutan dan loss carry forward.

Oleh karena itu UNCTAD mendorong kepada setiap negara khususnya negara berkembang untuk menyesuaikan kebijakannya dengan Pilar 2 sekaligus sustainable development goals (SDGs). (sap)

Baca Juga: Senat AS dari Demokrat Dukung Pajak Minimum, Tapi Bukan Versi OECD
Topik : konsensus pajak global, pajak minimum global, pajak korporasi 15%, OECD, Pilar 1, Pilar 2, IMF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 10 Juli 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Manfaat Tak Lagi Resiprokal, AS Cabut Perjanjian Pajak dengan Hungaria

Minggu, 10 Juli 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Berbincang dengan Sekjen OECD, Singgung Isu Pajak Global

Kamis, 07 Juli 2022 | 17:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

OECD Berencana Tunda Implementasi Pilar 1, Ditjen Pajak Buka Suara

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA BOYOLALI

Punya Tunggakan PPh Rp98 Juta, Tanah-Bangunan Milik Wajib Pajak Disita

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya