AUSTRALIA

Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa

Redaksi DDTCNews | Jumat, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa Seorang backpacker tengah memetik anggur di Australia (Foto: winerist.com)

SYDNEY, DDTCNews – Ratusan backpacker—turis berbujet minim yang bekerja sambilan di negara tujuan wisatanya—menunda perpanjangan visanya (holiday working visa) di Australia akibat ketidakpastian rencana kenaikan tarif pajak.

Selama ini, para ‘wisatawan-pekerja’ itu menikmati penghasilan tidak kena pajak hingga Aus$18.200 per tahun, dan tarif sebesar 19% untuk penghasilan di atas Aus$37.000 per tahun.

Menurut rencana, mulai semester II ini para backpacker akan diperlakukan sebagai nonresiden, hingga terkena tarif PPh orang pribadi sebesar 32,5% untuk setiap dolar Australia yang dihasilkan. Namun, ada usulan, tarif itu diberlakukan awal 2017.

Baca Juga:
Tingkatkan Kesadaran Pajak, Uni Emirat Arab Terbitkan Taxpayer Charter

“Di sini kami memetik anggur, menaruh asparagus dalam kotak, dan mengemas kacang buncis. Kalau kami terus bekerja, kami harus membayar 32,5%. Tentu kami berpikir untuk ‘pensiun’,” kata Sian Callender, backpacker asal Yorkshire, Inggris, Kamis (5/8).

Dia yakin apabila Pemerintah Federal Australia jadi menaikkan tarif pajak itu, para backpacker harus bekerja sangat keras untuk dapat membayar pajak sebelum benar-benar mendapatkan sejumlah uang yang pantas untuk pekerjaan mereka.

"Memetik anggur itu sulit, apalagi jika panas matahari 42 derajat Celcius tepat di atas kepala Anda. Dan Anda harus memetik semua anggur ini. Anda harus berjalan di bawah ranting-ranting besar dan memotongnya. Keringat Anda akan bercucuran,” kata Callender.

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Mengomentari hal ini, Pemimpin Oposisi di Parlemen Australia Bill Shorten seperti dilansir abc.net.au menyatakan kenaikan pajak untuk para backpacker harus ditunda sampai pemerintah mendengarkan aspirasi dari kalangan industri pariwisata dan para petani Australia.

“Partai Buruh akan ikut mereview rencana kenaikan tarif pajak itu. Kami akan bersikap fleksibel. Kami ingin bekerja bersama pemerintah untuk membantu mencari solusi atas masalah ini. Backpacker punya dampak terhadap industri. Karena itu, kita dengar dulu mereka."

Australia memberikan 214.830 visa working holiday dalam kurun 2014-2015, sebagian besar kepada warga negara Inggris. Jika tarif pajak untuk mereka naik jadi 32,5%, pemerintah akan meraup pendapatan sekitar Aus$540 juta dalam 3 tahun. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah