Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa
Seorang backpacker tengah memetik anggur di Australia (Foto: winerist.com)

SYDNEY, DDTCNews – Ratusan backpacker—turis berbujet minim yang bekerja sambilan di negara tujuan wisatanya—menunda perpanjangan visanya (holiday working visa) di Australia akibat ketidakpastian rencana kenaikan tarif pajak.

Selama ini, para ‘wisatawan-pekerja’ itu menikmati penghasilan tidak kena pajak hingga Aus$18.200 per tahun, dan tarif sebesar 19% untuk penghasilan di atas Aus$37.000 per tahun.

Menurut rencana, mulai semester II ini para backpacker akan diperlakukan sebagai nonresiden, hingga terkena tarif PPh orang pribadi sebesar 32,5% untuk setiap dolar Australia yang dihasilkan. Namun, ada usulan, tarif itu diberlakukan awal 2017.

Baca Juga: Pajak Digital Diterapkan Tahun Depan, Produsen Minyak Zaitun Protes

“Di sini kami memetik anggur, menaruh asparagus dalam kotak, dan mengemas kacang buncis. Kalau kami terus bekerja, kami harus membayar 32,5%. Tentu kami berpikir untuk ‘pensiun’,” kata Sian Callender, backpacker asal Yorkshire, Inggris, Kamis (5/8).

Dia yakin apabila Pemerintah Federal Australia jadi menaikkan tarif pajak itu, para backpacker harus bekerja sangat keras untuk dapat membayar pajak sebelum benar-benar mendapatkan sejumlah uang yang pantas untuk pekerjaan mereka.

"Memetik anggur itu sulit, apalagi jika panas matahari 42 derajat Celcius tepat di atas kepala Anda. Dan Anda harus memetik semua anggur ini. Anda harus berjalan di bawah ranting-ranting besar dan memotongnya. Keringat Anda akan bercucuran,” kata Callender.

Baca Juga: Mengupas Isu dan Tantangan Penerapan PPN atas Jasa Keuangan

Mengomentari hal ini, Pemimpin Oposisi di Parlemen Australia Bill Shorten seperti dilansir abc.net.au menyatakan kenaikan pajak untuk para backpacker harus ditunda sampai pemerintah mendengarkan aspirasi dari kalangan industri pariwisata dan para petani Australia.

“Partai Buruh akan ikut mereview rencana kenaikan tarif pajak itu. Kami akan bersikap fleksibel. Kami ingin bekerja bersama pemerintah untuk membantu mencari solusi atas masalah ini. Backpacker punya dampak terhadap industri. Karena itu, kita dengar dulu mereka."

Australia memberikan 214.830 visa working holiday dalam kurun 2014-2015, sebagian besar kepada warga negara Inggris. Jika tarif pajak untuk mereka naik jadi 32,5%, pemerintah akan meraup pendapatan sekitar Aus$540 juta dalam 3 tahun. (Bsi)

Baca Juga: Tarik Profesional Asing, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Diturunkan

Topik : backpacker, australia, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 November 2020 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 11:30 WIB
PRANCIS
Kamis, 26 November 2020 | 10:31 WIB
JEPANG
Kamis, 26 November 2020 | 09:21 WIB
RUMANIA
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 18:15 WIB
KINERJA DJBC
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020