Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Mau Dinaikkan, Backpacker Tunda Perpanjang Visa
Seorang backpacker tengah memetik anggur di Australia (Foto: winerist.com)

SYDNEY, DDTCNews – Ratusan backpacker—turis berbujet minim yang bekerja sambilan di negara tujuan wisatanya—menunda perpanjangan visanya (holiday working visa) di Australia akibat ketidakpastian rencana kenaikan tarif pajak.

Selama ini, para ‘wisatawan-pekerja’ itu menikmati penghasilan tidak kena pajak hingga Aus$18.200 per tahun, dan tarif sebesar 19% untuk penghasilan di atas Aus$37.000 per tahun.

Menurut rencana, mulai semester II ini para backpacker akan diperlakukan sebagai nonresiden, hingga terkena tarif PPh orang pribadi sebesar 32,5% untuk setiap dolar Australia yang dihasilkan. Namun, ada usulan, tarif itu diberlakukan awal 2017.

Baca Juga: Uni Eropa Sebut Penghindaran Pajak Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi?

“Di sini kami memetik anggur, menaruh asparagus dalam kotak, dan mengemas kacang buncis. Kalau kami terus bekerja, kami harus membayar 32,5%. Tentu kami berpikir untuk ‘pensiun’,” kata Sian Callender, backpacker asal Yorkshire, Inggris, Kamis (5/8).

Dia yakin apabila Pemerintah Federal Australia jadi menaikkan tarif pajak itu, para backpacker harus bekerja sangat keras untuk dapat membayar pajak sebelum benar-benar mendapatkan sejumlah uang yang pantas untuk pekerjaan mereka.

"Memetik anggur itu sulit, apalagi jika panas matahari 42 derajat Celcius tepat di atas kepala Anda. Dan Anda harus memetik semua anggur ini. Anda harus berjalan di bawah ranting-ranting besar dan memotongnya. Keringat Anda akan bercucuran,” kata Callender.

Baca Juga: Empat Bulan Pertama 2020, Setoran Cukai Rokok dan Minol Turun 57%

Mengomentari hal ini, Pemimpin Oposisi di Parlemen Australia Bill Shorten seperti dilansir abc.net.au menyatakan kenaikan pajak untuk para backpacker harus ditunda sampai pemerintah mendengarkan aspirasi dari kalangan industri pariwisata dan para petani Australia.

“Partai Buruh akan ikut mereview rencana kenaikan tarif pajak itu. Kami akan bersikap fleksibel. Kami ingin bekerja bersama pemerintah untuk membantu mencari solusi atas masalah ini. Backpacker punya dampak terhadap industri. Karena itu, kita dengar dulu mereka."

Australia memberikan 214.830 visa working holiday dalam kurun 2014-2015, sebagian besar kepada warga negara Inggris. Jika tarif pajak untuk mereka naik jadi 32,5%, pemerintah akan meraup pendapatan sekitar Aus$540 juta dalam 3 tahun. (Bsi)

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Eropa, Jerman dan Prancis Usulkan Sejumlah Cara
Topik : backpacker, australia, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 18 April 2020 | 17:09 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 17 April 2020 | 11:41 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Kamis, 16 April 2020 | 15:12 WIB
KASUS PAJAK
Selasa, 14 April 2020 | 11:41 WIB
VIETNAM
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:51 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI