MEKSIKO

Pajak Makanan Cepat Saji Diusulkan Naik, Ini Kata Presiden

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 08 September 2020 | 13:46 WIB
Pajak Makanan Cepat Saji Diusulkan Naik, Ini Kata Presiden

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEXICO, DDTCNews—Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menolak proposal Partai Morena yang mengusulkan kenaikan pajak atas makanan cepat saji (junk food) dan soda.

Obrador menilai kampanye informasi kesehatan guna membantu mengurangi konsumsi masih lebih baik ketimbang kenaikan pajak. Namun, Obrador tidak menjelaskan lebih terperinci mengenai kampanye tersebut.

“Anda tidak dapat memperdagangkan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kampanye informasi gizi,” ujar Obrador, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Keputusan presiden juga sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Arturo Herrera sebelumnnya. Herrera menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak, terutama di tengah pandemi Corona.

Untuk diketahui, wacana kenaikan pajak junk food bergulir setelah anggota parlemen di Tabasco dan Oaxaca menyetujui larangan penjualan junk food pada anak-anak. Larangan tersebut membuat saham perusahaan junk food terpuruk.

Beberapa negara bagian Meksiko lainnya juga telah mempertimbangkan tindakan keras terhadap penjualan makanan junk food tersebut. Apalagi, terdengar kabar, penyakit seperti darah tinggi dan obesitas meningkatkan risiko tertular Covid-19.

Baca Juga:
Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Proposal kenaikan pajak junk food yang ditolak presiden berasal dari Partai Morena dan telah mendapat dukungan dari 37 senator. Proposal itu juga mengusulkan kenaikan pajak atas soda dari 1,26 peso menjadi 5 peso per liter.

Tak hanya itu, proposal itu juga meningkatkan pajak untuk makanan berkalori tinggi dari 8% menjadi 25%. Proposal ini juga akan mengharuskan pembuktian usia untuk membeli junk food serta melarang penjualan junk food di dalam sekolah.

Senator Morena Salomon Jara menyatakan prihatin atas dampak pajak yang lebih tinggi pada orang miskin. Namun demikian, ia bersikeras perusahaan harus menawarkan alternatif yang lebih sehat.

“Mereka telah menjadi biang keladi utama masalah kesehatan anak dan remaja di negara kita. Tujuan kami bukan menaikkan pajak, tetapi berharap industri mengubah kandungan nutrisi junk food." Ujar Jara seperti dilansir Bloomberg. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara