Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Makanan Cepat Saji Diusulkan Naik, Ini Kata Presiden

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Makanan Cepat Saji Diusulkan Naik, Ini Kata Presiden

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEXICO, DDTCNews—Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menolak proposal Partai Morena yang mengusulkan kenaikan pajak atas makanan cepat saji (junk food) dan soda.

Obrador menilai kampanye informasi kesehatan guna membantu mengurangi konsumsi masih lebih baik ketimbang kenaikan pajak. Namun, Obrador tidak menjelaskan lebih terperinci mengenai kampanye tersebut.

“Anda tidak dapat memperdagangkan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus melakukan kampanye informasi gizi,” ujar Obrador, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Keputusan presiden juga sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Arturo Herrera sebelumnnya. Herrera menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak, terutama di tengah pandemi Corona.

Untuk diketahui, wacana kenaikan pajak junk food bergulir setelah anggota parlemen di Tabasco dan Oaxaca menyetujui larangan penjualan junk food pada anak-anak. Larangan tersebut membuat saham perusahaan junk food terpuruk.

Beberapa negara bagian Meksiko lainnya juga telah mempertimbangkan tindakan keras terhadap penjualan makanan junk food tersebut. Apalagi, terdengar kabar, penyakit seperti darah tinggi dan obesitas meningkatkan risiko tertular Covid-19.

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Proposal kenaikan pajak junk food yang ditolak presiden berasal dari Partai Morena dan telah mendapat dukungan dari 37 senator. Proposal itu juga mengusulkan kenaikan pajak atas soda dari 1,26 peso menjadi 5 peso per liter.

Tak hanya itu, proposal itu juga meningkatkan pajak untuk makanan berkalori tinggi dari 8% menjadi 25%. Proposal ini juga akan mengharuskan pembuktian usia untuk membeli junk food serta melarang penjualan junk food di dalam sekolah.

Senator Morena Salomon Jara menyatakan prihatin atas dampak pajak yang lebih tinggi pada orang miskin. Namun demikian, ia bersikeras perusahaan harus menawarkan alternatif yang lebih sehat.

Baca Juga: Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

“Mereka telah menjadi biang keladi utama masalah kesehatan anak dan remaja di negara kita. Tujuan kami bukan menaikkan pajak, tetapi berharap industri mengubah kandungan nutrisi junk food." Ujar Jara seperti dilansir Bloomberg. (rig)

Topik : meksiko, tarif pajak, makanan cepat saji, kesehatan, pandemi corona, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 21:07 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Presidensi G20 Indonesia, Sri Mulyani: Isu Pajak Jadi Menu Utama

Selasa, 14 September 2021 | 20:45 WIB
EKONOMI DIGITAL

Facebook Dukung Tercapainya Konsensus Pajak Global, Tetapi..

Selasa, 14 September 2021 | 16:00 WIB
INGGRIS

Pindah ke MU Berujung Untung, Ronaldo Tak Perlu Bayar Pajak

Selasa, 14 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Populasi Mobil Listrik Makin Banyak, Pajak Bahan Bakar Bakal Dihapus

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas