AUSTRALIA

Pajak Ekonomi Digital, Negara Ini Diminta Tiru Prancis

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 Agustus 2019 | 11:26 WIB
Pajak Ekonomi Digital, Negara Ini Diminta Tiru Prancis

Tony Sheldon. (foto: The News)

NEW SOUTH WALES, DDTCNews – Senator dari Partai Buruh Tony Sheldon menyerukan agar pajak baru dikenakan pada raksasa digital. Dia mendesak Australia untuk mengikuti jejak Prancis dalam memajaki raksasa digital.

Dalam pidato pertamanya di Parlemen, dia menyebut Uber, Amazon, Facebook, dan Google sebagai ‘raksasa tidak bertanggung jawab’, yang berupaya agar pasar bekerja demi kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, sambungnya, perusahaan itu tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya.

“Prancis, seperti India, telah berani menerapkan skema pajak yang sederhana dan transparan. Ini pajak yang mengatasi masalah penghindaran pajak perusahaan multinasional,” kata Sheldon, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Hari Ini: Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Menguat

Dia pun mendukung pemajakan ekonomi digital yang disahkan awal bulan ini di Prancis. Seperti diketahui, pemerintah Prancis memberlakukan pungutan 3% pada pendapatan tahunan raksasa digital, seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple yang didapat di yuridiksi tersebut.

Sheldon mengatakan Australia tidak bisa menunggu negara lain untuk bertindak. Jika tidak segera dipajaki, kemampuan Australia untuk memberikan fasilitas umum seperti kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur akan berkurang.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengaku frustrasi atas kelambanan global pada pemajakan perusahaan digital. Pemerintah sedang mempertimbangkan pajak ekonomi digital yang bisa menaikkan pendapatan hingga 200 juta dollar (sekitar Rp1,9 triliun) per tahun, tetapi sepertinya belum diajukan pada awal tahun ini.

Baca Juga:
Australia Mulai Terapkan Pajak Minimum Global Tahun Ini

Pada 2017, Google Australia membayar AU$37 juta (sekitar Rp358 miliar) pajak atas total laba AU$125 juta (sekitar Rp1,2 triliun). Facebook Australia meraup AU$476,8 juta (sekitar Rp4,6 triliun) tetapi melaporkan kerugian AU$9,6 juta (sekitar Rp93 miliar).

Seperti dilansir smh.com.au, senator Sheldon juga memperingatkan bahwa raksasa teknologi menyebabkan disrupsi dalam ekonomi. Hal ini berisiko mengganggu hak-hak pekerja yang sudah diatur oleh pemerintah, terutama di bidang industri transportasi. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024

Kurs Pajak Hari Ini: Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Menguat

Senin, 25 Maret 2024 | 15:37 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp 1.730 Triliun pada 2025

Jumat, 22 Maret 2024 | 10:30 WIB AUSTRALIA

Australia Mulai Terapkan Pajak Minimum Global Tahun Ini

Rabu, 20 Maret 2024 | 08:45 WIB KURS PAJAK 20 MARET 2024 - 26 MARET2024

Kurs Pajak Minggu Ini: Rupiah Menguat Atas Mayoritas Mata Uang Mitra

BERITA PILIHAN