UNIVERSITAS INDONESIA

Pajak Ekonomi Digital Harus Menyesuaikan Aturan Global

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:45 WIB
Pajak Ekonomi Digital Harus Menyesuaikan Aturan Global

Suasana kuliah Umum dengan tema Challenges and Way-Forward with Company Taxation in the Digital Economy di FIA UI. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Klaster Riset Politik Perpajakan, Kesejahteraan dan Ketahanan Nasional (POLTAX) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema Challenges and Way-Forward with Company Taxation in the Digital Economy, pada hari ini, Rabu (11/10).

Kuliah umum ini mengupas pembahasan seputar tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak di berbagai negara terkait aspek pemajakan atas bisnis berbasis e-commerce. Karakteristik yang khas dari bisnis ini menimbulkan sejumlah diskursus di kalangan akademisi maupun praktisi mengenai pemajakan atas borderless transaction yang menghasilkan stateless revenue.

Pasalnya, perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat membuka peluang tumbuhnya industri digital yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:
USU dan KPP Pratama Medan Polonia Gelar Pojok e-Filing

Kuliah umum ini diawali dengan Keynote Speech yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto yang memaparkan tentang tantangan dan arah kebijakan perpajakan transaksi perdagangan e-commerce di Indonesia.

“Peraturan e-commerce yang tengah digodok oleh pemerintah saat ini berupaya untuk mengakomodasi terciptanya level playing field yang sama bagi pelaku usaha e-commerce untuk mendukung efisiensi dan produktivitas, kemudahan administrasi dengan tetap mendukung ketahanan penerimaan negara yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara dalam paparannya, Prof Jan JP de Goede mengulas tentang isu-isu dan konsep digital ekonomi secara menyeluruh, termasuk bentuk-bentuk aktivitas, permasalahan perpajakan dalam era ekonomi digital, serta penyesuaian regulasi pemajakan domestik dan internasional terhadap transaksi berbasis digital ekonomi.

Baca Juga:
DJP Nusa Tenggara Teken Pembentukan Tax Center dengan UIN Mataram

Dalam kuliah umum ini, Prof Jan JP de Goede juga membahas tentang outlook penelitian-penelitian yang dilakukan oleh the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) tentang aspek pemajakan atas transaksi digital.

Penyelenggaraan kuliah umum ini merupakan bagian dari roadmap kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Klaster Klaster Riset Politik Perpajakan, Ketahanan Nasional, dan Kesejahteraan Universitas Indonesia yang dibentuk pada tahun 2014.

Klaster ini juga telah menyelenggarakan berbagai riset atau kajian dengan output sejumlah artikel ilmiah dan buku sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan dalam konsep atau teori perpajakan.

Kontibusi lain yang tidak kalah signifikan adalah penyusunan policy brief sebagai masukan bagi pemerintah dalam upaya rekonstruksi kebijakan perpajakan yang lebih baik guna mewujudkan sistem perpajakan yang adil, mampu menjadi instrumen yang berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara serta memperkuat ketahanan nasional di segala bidang.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 Maret 2024 | 21:32 WIB UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

USU dan KPP Pratama Medan Polonia Gelar Pojok e-Filing

Kamis, 14 Maret 2024 | 16:07 WIB KANWIL DJP NUSRA

DJP Nusa Tenggara Teken Pembentukan Tax Center dengan UIN Mataram

Senin, 11 Maret 2024 | 14:30 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

Mau Tanya Soal Pelaporan SPT? Klinik Pajak UI Buka Layanan Konsultasi

Rabu, 06 Maret 2024 | 17:15 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI dan DDTC Jalin Kerja Sama Pendidikan Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP