Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

'Pajak Adalah Ongkos Peradaban'

0
0

Hakim Agung AS Oliver Wendell Holmes Jr

Pajak itu mungkin jadi peluru runcing
Ke pangkal aortanya dibidikkan mendesing
(Taufik Ismail, 1998)

PAJAK adalah ongkos peradaban. Itu tulisan yang dipahat besar-besar di atas gerbang masuk utama Kantor Pusat Ditjen Pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/ IRS) di Washington DC. Kita tahu, di dunia ini memang tidak banyak yang gratis. Hampir semuanya bayar. Apalagi di Amerika.

Mungkin di tahun 1927, ketika Hakim Agung AS Oliver Wendell Holmes Jr menulis kalimat itu, yang ada di kepalanya adalah jalanan yang necis, lantai museum yang sepi dan dingin, suara mesin ketik di kantor jawatan yang tenang, atau harum uap kopi pagi di sebuah meja mahkamah yang tertib.

Baca Juga: Rumah Minimal Rp30 Miliar Baru Kena PPnBM 20%, Ini Kata Dirjen Pajak

Kalimat “Taxes are what we pay for civilized society, including the chance to insure” yang jadi bagian dissenting opinion­-nya dalam sengketa pajak antara perusahaan tembakau Filipina dan IRS di tahun itu jelas ditulis dengan harapan besar, bahwa uang pajak akan dipakai untuk memperbaiki layanan publik.

Karena itu, rasanya ia tidak berpikir tentang ‘tangan tak terlihat’ yang membuat para mafia Amerika-Italia menggelapkan uang pajaknya. “Hakim Agung Holmes benar bahwa pajak itu ongkos peradaban. Sayang terlalu banyak orang yang minta diskon,” kata Presiden Roosevelt di tahun 1937.

Hakim Holmes niscaya juga tidak berpikir bahwa uang pajak itu dibelikan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Ia juga tidak akan membayangkan situasi Jakarta yang ruwet di tahun 1966, saat seorang demonstran mati ditembak dari peluru yang dibeli dari uang pajak.

Baca Juga: Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan

Memang. Betapa tak adilnya aturan yang bisa memaksa seseorang membayar sejumlah uang tertentu dari hasil keringatnya sendiri, lalu uang itu digunakan untuk menggaji orang-orang yang pekerjaannya membuat hidup mereka yang sudah membayar tadi menjadi lebih ruwet dan susah.

Jangan salah. Amerika di tahun 1927 adalah Amerika yang masih memiliki banyak uang kontan yang melimpah ruah, dengan tarif pajak rata-rata hanya 3,5%. Bahkan, kasus pajak di mana Hakim Holmes menuliskan kalimatnya itu adalah kasus pajak dengan sengketa tarif hanya sebesar 1%.

Hari ini, Amerika adalah negara dengan utang lebih dari US$20 triliun, dan mereka terus meminjam uang hanya untuk membayar bunga dari pokok yang sudah mereka pinjam, dan itu pun masih kurang. Itulah sebabnya tarif pajak mereka lumayan tinggi, 10,5% untuk orang pribadi dan 40% untuk badan.

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Karena itu kita tahu kenyataannya. Peradaban yang diongkosi pajak itu tak sepenuhnya beradab. Logika kalimat Hakim Holmes yang populer itu sebangun dengan kalimat ‘perang adalah ongkos perdamaian’ atau ‘utang adalah ongkos pertumbuhan’, yang kadang sengaja disebarluaskan untuk mengaburkan kebenaran. (*)

Mungkin di tahun 1927, ketika Hakim Agung AS Oliver Wendell Holmes Jr menulis kalimat itu, yang ada di kepalanya adalah jalanan yang necis, lantai museum yang sepi dan dingin, suara mesin ketik di kantor jawatan yang tenang, atau harum uap kopi pagi di sebuah meja mahkamah yang tertib.

Baca Juga: Rumah Minimal Rp30 Miliar Baru Kena PPnBM 20%, Ini Kata Dirjen Pajak

Kalimat “Taxes are what we pay for civilized society, including the chance to insure” yang jadi bagian dissenting opinion­-nya dalam sengketa pajak antara perusahaan tembakau Filipina dan IRS di tahun itu jelas ditulis dengan harapan besar, bahwa uang pajak akan dipakai untuk memperbaiki layanan publik.

Karena itu, rasanya ia tidak berpikir tentang ‘tangan tak terlihat’ yang membuat para mafia Amerika-Italia menggelapkan uang pajaknya. “Hakim Agung Holmes benar bahwa pajak itu ongkos peradaban. Sayang terlalu banyak orang yang minta diskon,” kata Presiden Roosevelt di tahun 1937.

Hakim Holmes niscaya juga tidak berpikir bahwa uang pajak itu dibelikan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Ia juga tidak akan membayangkan situasi Jakarta yang ruwet di tahun 1966, saat seorang demonstran mati ditembak dari peluru yang dibeli dari uang pajak.

Baca Juga: Konsep, Subjek dan Objek PPh Badan

Memang. Betapa tak adilnya aturan yang bisa memaksa seseorang membayar sejumlah uang tertentu dari hasil keringatnya sendiri, lalu uang itu digunakan untuk menggaji orang-orang yang pekerjaannya membuat hidup mereka yang sudah membayar tadi menjadi lebih ruwet dan susah.

Jangan salah. Amerika di tahun 1927 adalah Amerika yang masih memiliki banyak uang kontan yang melimpah ruah, dengan tarif pajak rata-rata hanya 3,5%. Bahkan, kasus pajak di mana Hakim Holmes menuliskan kalimatnya itu adalah kasus pajak dengan sengketa tarif hanya sebesar 1%.

Hari ini, Amerika adalah negara dengan utang lebih dari US$20 triliun, dan mereka terus meminjam uang hanya untuk membayar bunga dari pokok yang sudah mereka pinjam, dan itu pun masih kurang. Itulah sebabnya tarif pajak mereka lumayan tinggi, 10,5% untuk orang pribadi dan 40% untuk badan.

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Karena itu kita tahu kenyataannya. Peradaban yang diongkosi pajak itu tak sepenuhnya beradab. Logika kalimat Hakim Holmes yang populer itu sebangun dengan kalimat ‘perang adalah ongkos perdamaian’ atau ‘utang adalah ongkos pertumbuhan’, yang kadang sengaja disebarluaskan untuk mengaburkan kebenaran. (*)

Topik : pajak internasional, kutipan pajak, tax quote,
artikel terkait
Senin, 11 Desember 2017 | 06:05 WIB
GIFTY AGYEIWAA BADU
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Kamis, 15 Februari 2018 | 21:57 WIB
ARTHUR LAFFER:
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO:
berita pilihan
Kamis, 13 Juni 2019 | 16:22 WIB
TAN MALAKA:
Senin, 13 Mei 2019 | 16:57 WIB
WINSTON CHURCHILL:
Selasa, 23 April 2019 | 17:51 WIB
SITI MANGGOPOH:
Selasa, 26 Maret 2019 | 15:07 WIB
JEAN-BAPTISTE COLBERT:
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:32 WIB
HAJI WASID:
Senin, 21 Januari 2019 | 18:34 WIB
ABU YUSUF:
Kamis, 20 Desember 2018 | 12:57 WIB
MAHATMA GANDHI:
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Selasa, 30 Oktober 2018 | 18:11 WIB
HJALMAR SCHACHT:
Selasa, 16 Oktober 2018 | 11:46 WIB
PANGERAN DIPONEGORO: