Berita
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

OECD Minta Aturan Pajak Soal Lembaga Amal Dievaluasi, Ini Sebabnya

A+
A-
0
A+
A-
0
OECD Minta Aturan Pajak Soal Lembaga Amal Dievaluasi, Ini Sebabnya

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendorong pemerintah di berbagai yurisdiksi untuk menciptakan perlakuan pajak yang tepat sasaran atas lembaga amal atau filantropi.

Dalam laporan OECD berjudul Taxation and Philanthropy, pemerintah perlu menciptakan skema perpajakan atas filantropi yang tepat demi menjaga keberlangsungan lembaga amal dan entitas-entitas nonprofit lainnya.

"Praktik filantropi perlu didukung dengan kebijakan pajak yang tepat. Skema perpajakan atas lembaga filantropi yang tak tepat berpotensi menciptakan ketidakadilan dan kompetisi yang tidak sehat," sebut OECD, dikutip Selasa (1/12/2020).

Baca Juga: Meninjau Implikasi Reformasi Politik terhadap Sistem Pajak

Perlakuan pajak yang tidak tepat juga berpotensi meningkatkan pengaruh orang kaya (high net worth individual/HNWI) terhadap lembaga filantropi dalam mendistribusikan dana publik. Apalagi, saat ini terdapat peningkatan jumlah lembaga filantropi yang didirikan oleh orang kaya.

"Pada gilirannya, hal ini memungkinkan orang kaya untuk memprioritaskan pemberian amal pada sektor-sektor tertentu yang ia kehendaki dan berpotensi menekan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh orang kaya tersebut," tulis OECD.

Dengan faktur-faktor tersebut, lanjut OECD, pemerintah dinilai perlu menyusun kebijakan pajak atas lembaga filantropi guna menekan praktik penyalahgunaan, tidak merugikan bisnis, dan sejalan dengan kepentingan publik.

Baca Juga: Pengadilan Pajak Tolak Gugatan Tagihan Pajak Warisan Rp1 Triliun

Selain itu, OECD mengusulkan pemerintah di berbagai yurisdiksi untuk mengevaluasi kriteria yang perlu dipenuhi oleh lembaga filantropi dalam mendapatkan fasilitas pajak agar kegiatan amal lebih sejalan dengan prioritas pembuat kebijakan.

Fasilitas yang diberikan kepada pendonor juga perlu diubah dari fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak menjadi kredit pajak. Pengurangan penghasilan kena pajak dinilai berpotensi mendistorsi penerimaan pajak yurisdiksi yang menganut PPh orang pribadi progresif.

"Pengurangan penghasilan kena pajak secara disproporsional menguntungkan wajib pajak kaya. Makin tinggi penghasilan dan marginal tax rate yang ditanggung, makin besar pula manfaat yang berpotensi dinikmati oleh orang kaya," kata OECD.

Baca Juga: Beri Sumbangan untuk Korban Bencana, WP Bisa Dapat Fasilitas Pajak

Lebih lanjut, OECD mendorong pemerintah untuk juga melakukan evaluasi atas fasilitas pembebasan pajak yang diberikan kepada lembaga filantropi atas penghasilan komersial yang diperoleh lembaga tersebut.

Selain itu, simplifikasi ketentuan pajak atas lembaga filantropi dan peningkatan transparansi lembaga juga perlu ditingkatkan untuk menekan biaya kepatuhan sekaligus menjaga kepercayaan publik atas lembaga amal. (rig)

Baca Juga: Kurangi Tingkat Emisi, Industri Pelayaran Ditawari Diskon Pajak
Topik : prancis, oecd, kebijakan pajak, lembaga amal, filantropi, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 15:53 WIB
INFOGRAFIS PAJAK