Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Musrenbangnas 2022, Jokowi Serukan Optimalisasi Penerimaan Perpajakan

A+
A-
2
A+
A-
2
Musrenbangnas 2022, Jokowi Serukan Optimalisasi Penerimaan Perpajakan

Presiden Jokowi.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya di Kementerian Keuangan untuk terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Jokowi mengatakan peningkatan penerimaan perpajakan diperlukan agar pemerintah dapat menurunkan defisit APBN hingga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023, sesuai dengan amanat UU 2/2020.

"Tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi, defisit di bawah 3% PDB. Karena itu, itu perencanaan harus betul-betul terperinci, detail, tepat," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022, Kamis (28/4/2022).

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

Jokowi mengatakan pelaksanaan APBN pada tahun depan masih akan menghadapi berbagai tantangan, seperti pandemi Covid-19 dan gejolak perang Rusia-Ukraina. Di sisi lain, UU 2/2020 telah memerintahkan penurunan defisit di bawah 3% pada 2023.

Dengan target penurunan defisit tersebut, dia mengingatkan agar langkah konsolidasi fiskal setelah pandemi Covid-19 dilakukan secara proporsional. Menurutnya, konsolidasi fiskal harus mencakup penguatan sisi penerimaan dan belanja negara.

"Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik semakin meningkat [dan] optimalkan penerimaan perpajakan," ujarnya.

Baca Juga: Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Meski memiliki pekerjaan menyehatkan APBN, Jokowi menegaskan agenda-agenda strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus berjalan. Beberapa agenda yang menjadi fokus di antaranya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam sidang kabinet dengan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merancang defisit anggaran berada pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81%-2,95% PDB.

Pendapatan negara 2023 direncanakan senilai Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun, sedangkan belanja negara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.

Baca Juga: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Pemerintah menyatakan akan menjalankan komitmen menyehatkan kembali APBN pada 2023, tetapi pada saat yang sama tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program pembangunan nasional. Rancangan defisit APBN 2023 juga diklaim telah mempertimbangkan berbagai risiko yang akan terjadi pada tahun depan. (sap)

Topik : Musrenbangnas, belanja pemerintah, penerimaan perpajakan, penerimaan pajak, defisit APBN, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Sebut Perpres Perubahan Postur APBN 2022 Mulai Disusun

Rabu, 08 Juni 2022 | 13:35 WIB
KEM-PPKF 2023

Panja Rekomendasikan Pemerintah Naikkan Tax Ratio Jadi 9,45%-10,0%

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi