Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mulai Oktober, Otoritas Wajibkan Produk Rokok Ditempel Stempel Khusus

A+
A-
0
A+
A-
0
Mulai Oktober, Otoritas Wajibkan Produk Rokok Ditempel Stempel Khusus

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Otoritas pajak Filipina (Bureau of Internal Revenue/BIR) mewajibkan pabrikan menempelkan stempel khusus pada produk hasil tembakau mereka mulai 1 Oktober 2021.

BIR, melalui Peraturan Pendapatan No. 18/2021, menyatakan penempelan stempel itu untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban cukai. Penempelan stempel berlaku pada kemasan rokok, produk tembakau lain, dan vape.

"Selanjutnya semua rokok, tembakau yang dipanaskan, dan vape, baik yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor, harus menyertakan stempel paling lambat mulai 1 Januari 2022," bunyi peraturan tersebut, dikutip Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Peraturan BIR 18/2021 mengatur produsen dan importir produk tembakau harus mendaftarkan diri dalam sistem terintegrasi stempel pendapatan internal (internal revenue stamp integrated system/IRSIS) yang telah disempurnakan. Melalui platform itu, pengusaha dapat memesan stempel yang mereka butuhkan untuk ditempelkan pada produk mereka, seperti halnya pelekatan pita cukai di Indonesia.

BIR hanya akan menyetujui pesanan setelah pemohon membayar cukai yang terutang atas jumlah stempel. Jika ada kenaikan tarif, BIR akan mengumpulkan datanya dan mencatat dalam IRSIS yang disempurnakan berdasarkan sisa persediaan stempel.

Setelah mengantongi persetujuan BIR, produsen dan importir kemudian harus membayar layanan percetakan stempel senilai 20 centavo atau Rp57 per potong.

Baca Juga: Diskon PPh Badan 30% Ditawarkan untuk Pendapatan di Bawah Rp124,3 T

Walaupun akan ada penempelan stempel pada kemasan rokok, BIR mengingatkan agar perusahaan memastikan gambar dan tulisan peringatan kesehatan tidak tertutup.

"Siapa pun yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan stempel akan dikenakan hukuman mulai dari P10 juta [Rp2,85 miliar] hingga P500 juta [Rp142,5 miliar] dan penjara dari 5 tahun hingga 8 tahun," bunyi peraturan tersebut, dilansir philstar.com.

BIR mengeluarkan Peraturan 18/2021 untuk mengkonsolidasikan aturan dan peraturan tentang pembubuhan stempel pada produk rokok, tembakau yang dipanaskan, dan vape dengan kebijakan pemerintah untuk menghapus pajak dari produksi, impor, dan penjualan barang-barang berdampak buruk pada masyarakat. (sap)

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak BBM

Topik : stempel rokok, cukai rokok, pajak internasional, filipina, pita cukai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 16:00 WIB
ITALIA

Italia akan Cabut Pajak Digital di 2024

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Samsung Mulai Waspadai Dampak Perpajakan dari Pilar 1 OECD

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi